Wakil DPRD Belu Kesal Pemerintah Lamban, 72 Nakes Terkonfirmasi

  • Bagikan

TimorBerita, Atambua – Sebanyak 72 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Belu dikabarkan terkonfirmasi Covid hasil pemeriksaan rapid antigen.

Penyebaran virus cepat meluas setiap hari pasien terus bertambah kasus terkonfirmasi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Belu Yohanes Jefri Nahak Sabtu (16/1/2021), merasa geram terhadap sikap pemerintah yang seolah tidak serius menangani wabah ini.

Ia menilai pemerintah sangat lambat menangani serangan wabah Covid-19.

Jumlah kasus Covid terus melaju setiap hari, bahkan saat ini terdapat 72 Nakes yang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi rapid antigen.

Data ini belum termasuk pasien terkonfirmasi hasil swab PCR Laboratorium RSUD W.Z Johannes Kupang.

“Setiap hari kasus terus bertambah informasi dari Dirut sudah 72 Nakes terkonfirmasi. Dalam ini minggu saja sudah empat orang yang dikuburkan di Masmae,” tandas Yohanes yang biasa di sapa Epi Nahak.

Epi berharap pemerintah cepat mengambil kebijakan yang tepat untuk selamatkan masyarakat Belu dari ancaman wabah ini.

Menyediakan kebutuhan Tim Satgus seperti pengadaan Alat Penagaman Diri (APD) dukungan obatan dan menyiapkan fasilitas ruang penampungan yang layak.

Baca Juga:  Jangan Lupa, Masuk TTS Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Bisa saja RSUD Atambua dan beberapa puskesmas ditutup karena karena kekurangan APD sehingga Nakesnya menjadi korban.

“Kita harap Bupati segera ambil kebijakan yang cepat. Fokus tangani masalah besar ini. Segera siapkan lokasi penampungan ruang, APD dan kebutuhan lainnya, ” ujarnya.

Ketua DPD II Partai Golkar ini menuturkan, kondisi di RSUD sempat ditutup karena ruang isolasi terbatas. Tersedia hanya 10 bad tempat tidur.

Sehingga ada pasien ditolak karena ruang isolasi sudah melebihi kapasitas jumlah pasien. Tetapi informasi dari Dirut sudah ada penambahan ruang isolasi covid.

Menurut Epi urusan penanganan covid dilakukan terbuka dan menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah dan DPRD seperti dukungan alokasi anggaran dan lainnya.

Sebab yang terjadi saat ini ada pengeluhan terjadi kekurangan Alat Pengaman Diri (APD) termasuk dukungan obatan dan fasilitas penunjang lainnya.

“ Anggaran penanganan Covid sudah ditetapkan tetapi masih ada pengeluhan kekurangan kebutuhan medis. Ini harus segera evaluasi sehingga bisa tahu masalahnya apa,” tandasnya

Baca Juga:  Andina W. Kebo Resmi Ganti Frengky Saunoah Jadi Anggota DPRD TTU

Ia merasa heran sebelum kasus ada di Belu tiga pos pintu masuk diawasi ketat, dilakukan penyemprotan disinvektan. Tetapi saat ini pasien covid meningkat malah tidak ada aktifitas.

Epi merasa heran sudah dua kali mengundang pemerintah untuk melakukan rapat koordinasi tetapi Bupati dan Wakil Bupati sebagi ketua Tim gugus tugas tidak hadir.

Padahal rapat koordinasi untuk mengetahui perkembangan penanganan covid sehingga bersama bisa carikan solusi bila ada masalah.

“Hanya Penjabat Sekda dan Dirut RSUD Atambua yang hadir. Kita mau lebih jauh tidak bisa karena pengambil kebijakan tidak ada. Ya sebagai wakil rakyat tentunya kesal,” ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa meminta pemerintah sebaiknya focus untuk menangani  wabah pandemi Covid karena saat ini kasus semakin bertambah.

Jika tidak disikapi serius tentunya bisa cepat meluas penyebaran kasusnya. Apalagi ketersediaan ruang isolasi terbatas, kekurangan APD, obatan dan fasilitas penunjang lainnya.

Baca Juga:  Covid-19 Kabupaten Belu 24 Sembuh 31 Isolasi

“ Bupati dan wakil Bupati harus focus segera tangani wabah ini. Pilkada sudah selesai saatnya urus selamatkan masyarakat banyak,” tandasnya.   

Ia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan untuk langkah pencegahan seperti alokasi anggaran untuk pengadaan laboratorium PCR.

Tentunya sikap Bupati sangat didukung wakil rakyat karena untuk selamatkan nyawa orang banyak akibat ancaman Covid.

“ Harga alat laboratorium PCR sekitar Rp 2 Miliar lebih sebaiknya alokasikan anggarannya untuk pengadaan. Urusan keselamatan nyawa banyak orang tentunya Negara sangat mampu koq,” tegasnya.

Theodorus juga meminta pemerintah berkordinasi linta sektor melakukan operasi penertiban di sejumlah lokasi keramaian seperti pertokoan, pasar termasuk café dan restoran.

Dilakukan operasi penggunaan masker dan sebaiknya berkunjung untuk berbelanja yang dibutuhkan bukannya nongkrong.

Termasuk larangan untuk tidak melakukan pesta yang mengundang orang banyak berkumpul.   

“ Pemerintah harus tegas berkoordinasi tidak  boleh ada ijin keramaian. Di toko ata pasar cukup belanja dan kembali kerumah,” ujarnya. (Ren/ Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!