75 Parpol Berbadan Hukum Tidak Semua Aktif

  • Bagikan

TimorBerita, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat ada 75 parpol telah berbadan hukum. Meski begitu dari daftar tersebut tidak semua parpol aktif atau sehat.

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto, mengungkapkan daru jumlah tersebut tidak semua parpol aktif.

“Tidak semua parpol menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa partai habis kepengurusan dari 2020, bahkan sudah dari 2016 tetapi tidak dilaporkan atau diurus ke Kemenkumham,” ujar Baroto dilansir Antara, Kamis, 7 April 2022.

Baca Juga:  Pemilu 2024, Coblos 14 Februari atau 6 Maret Pilkada 13 November 2024

Lanjut Broto dari 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham, hanya 32 yang aktif secara administratif. Data tersebut merujuk pada catatan Kemenkumham dalam lima tahun terakhir.
Dikatakan secara organisasi parpol yang saat ini di parlemen dikategorikan aktif dan sehat.

“Akan tetapi, di luar itu masih banyak parpol yang tidak aktif meskipun berbadan hukum,” kata Baroto.

Lanjut Broto kondisi ini sering menjadi pemicu parpol mengalami konflik internal, bersifat dinamis, dan diterpa masalah-masalah lainnya.

Baca Juga:  Pemerintah Desa Lapeom TTU Buka Pameran Wisata Budaya Tingkat RT

Di sisi lain, kata dia, proses pembubaran suatu parpol tidaklah perkara mudah karena harus melalui Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan masa pendaftaran parpol calon Pemilu 2024 akan dimulai pada 1-7 Agustus 2022.

Dikatakan masa pendaftaran parpol akan diakhiri dengan penetapan partai politik peserta pemilu pada 14 Desember 2022.

Berikut syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu yaitu wajib memiliki pengurus di seluruh provinsi. Pada setiap provinsi terkait, paling sedikit terdapat 50 persen dari jumlah kabupaten/kota. Pun 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota pada daerah terkait.

Baca Juga:  KPU Siapkan Dua Opsi Model Surat Suara Pemilu 2024

Parpol juga harus menyertakan keterlibatan perempuan sedikitnya 30 persen, memiliki kantor tetap di setiap daerah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, memiliki nama, lambang, dan gambar parpol, dan bukti kepemilikan rekening atas nama parpol. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

  • Bagikan