80 Desa Malaka Masuk Daftar Merah, Bupati Ultimatum Tiga Hari

  • Bagikan

TimorBerita. Betun || Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Malaka, 100 hari kerja mengaudit keuangan mulai bergulir.

Ia memulai dari tingkat desa, temuan penyelewengan dana desa mencapai Rp 8 miliard lebih di 80 Desa diminta untuk segera kembalikan ke kas negara.

Batasan waktu selama tiga hari (Hingga Senin-red) tidak di setor kembali, maka akan direkomendasikan kepada aparat penegak hukum.

Penegasan ini disampaikan Bupati Malaka, Simon Nahak dalam pertemuan bersama para kepala desa di Aula Kantor Bupati Kamis (6/5/2021).

Baca Juga:  Hari 1 Bupati-Wabup Malaka Berkantor, ASN dan TKD Kebingungan

Ia mengatakan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat itu untuk pembangunan desa. Bukan diberikan untuk kebutuhan kelompok atau kepentingan sendiri. Sehingga bila ada penyelewenangan maka harus dikembalikan.

Menurut Bupati Simon, batasan waktu pengembalian selama tiga hari, terhitung Kamis hingga Senin ini semua sudah harus disetor kembali.

“Jadi, hari Senin saya tunggu segera setor administrasi. Saya kasih kelonggaran tiga hari. Jika tidak, saya tegaskan kita rekomendasikan ke polisi dan jaksa sehingga lebih cepat,” tegas Bupati Simon.

Baca Juga:  Kim Taolin Tokoh Muda Malaka, Diterima Semua Kalangan

Dikatakan total dana pnyelewengan dana desa cukup besar sehingga harus dikembalikan ke kas Negara. Bukan untuk Bupati, wakil bupati, Sekda atau Inspektorat.

“ Ini uang banyak. Jumlahnya 8 miliard. Saya minta segera selesaikan, sebelum saya rekomendasikan untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” tegas Simon.

Sedangkan Inspektur Inspektorat Malaka, Remigius Leki mengatakan total temuan penyelewengan dana desa sesuai pemeriksaan inspetorat sebanyak Rp 8.173. 405.157. Ini hasil audit pemeriksaan sejak 2014 hingga 2020.

Baca Juga:  Wow...!  Paket Desa Sejahtera, Sehari Keliling 11 Titik di Miomaffo Timur

Sesuai perintah Bupati maka Inspektorat siap untuk melakukan pengawasan langsung agar segera secepatnya di selesaikan. Laporan administrasinya sudah harus beres batasan waktu tiga hari sesuai arahan bupati.

Total penyelewengan dana dalam kurun waktu 2014-2020 sebanyak 144 kasus, yang terjadi di 80 desa di Kabupaten Malaka. Akumulasi peneyelewengan sebesar Rp 8.173. 405.157. (vigal/atuis)

  • Bagikan
error: Content is protected !!