Ada PMH, Kasus Penyertaan Modal PD Mutis Jaya Naik Penyidikan

  • Bagikan

Timorberita. Kupang –Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Tipidsus Kejari) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana penyertaan modal senilai Rp 1,5 miliar ke Perusahaan Daerah (PD) Mutis Jaya.

Status kasus ini sebelumnya penyelidikan, namun kini sudah dinaikkan menjadi penyidikan setelah dilakukan ekspose Tim Penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten TTS pekan kemarin.

“Berdasarkan hasil ekspose, kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal ke PD. Mutis Jaya sudah ditingkatkan ke penyidikan,” tegas Kepala Seksi Pidanan Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten TTS, Khusnul Fuad SH, Rabu (14/10/2020).

Menurut Khusnul, kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan alasan telah ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pengelolaan anggaran dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS.

“Setelah dilakukan ekspose dihadapan Kajari Kabupaten TTS, kasus itu ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum,” tegas Khusnul.

Dengan ditingkatkan menjadi penyidikan, lanjut Khusnul, Tim Penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten TTS segera menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi.

Selain pengambilan keterangan dari para saksi, tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten TTS juga terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari para saksi yang nanti diperiksa.

Dikatakan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten TTS ini, dana penyertaan modal dari Pemkab TTS ke ke PD. Mutis Jaya sebesar Rp 1,5 miliar namun baru direalisasikan senipai Rp 1,2 miliar. Sementara sisa dana penyertaan modal senilai Rp 300 juta, tidak dicairkan karena tidak adanya pertanggungjawaban atas dana senilai Rp 1,2 miliar yang sudah dicairkan sebelumnya.

Penyimpangan dana penyertaan modal tersebut, diduga dipinjam pakai oleh beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten TTS dengan modus menggunakan nama masyarakat Kabupaten TTS. Adapun nominal pinjaman para oknum anggota DPRD Kabupaten TTS tersebut bervariasi antara Rp 5 juta-Rp 25 juta. (rey/zka)

Baca Juga:  Diduga Rusak, Jaksa Diminta Lidik Pengadaan Benih Kacang Hijau
  • Bagikan