Alfamart Ancam Pelaku UMKM, DPRD TTU Minta Dievaluasi

  • Bagikan

TimorBerita, Kefamenanu || Kehadiran Alfamart di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi sorotan publik. Anggota DPRD TTU menyoroti kebijakan Pemkab yang sudah memberikan ijin operasi. Alasannya kehadiran Alfamart mengancam serius pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sorotan wakil rakyat ini muncul saat berlangsungnya paripurna III pada Sidang I DPRD Kabupaten TTU, Tahun Sidang 2021, yang digelar di Aula Utama gedung DPRD TTU Selasa (3/8/2021).

Dalam agenda warna sari, Anggota DPRD TTU John Salem menyoroti penanganan Covid-19 di TTU yang belum maksimal, mulai dari penjemputan hingga penanganan pasien, pengamanan pintu batas dan pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga:  Bupati TTU Bongkar Pasang ASN Tidak Ada Dendam

Selain itu politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti kehadiran Alfamart di Kabupaten TTU. Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang sudah memberikan ijin, tanpa lebih dahulu mengkaji dampak ekonomi bagi masyarakat TTU yang sedang mengalami tekanan disaat pandemi. Terutama bagi pelaku UMKM, dimana kebijakan ini dinilai berpotensi dapat mematikan pengusaha lokal.

Proses pengambilan kebijakan pemerintah itu tidak pernah melibatkan dan mendengarkan masukan dari kelompok pelaku UMKM dan pelaku pasar tradisional yang akan menerima dampak dari hadirnya Alfamart di TTU, ” tandas Sekertaris Fraksi Ampera DPRD TTU.

Baca Juga:  Paket Sahabat Nomor 1 Terdepan Tanda Menang

Kesimpulannya John Salem juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk cukup mengijinkan tiga outlet Alfamart yang sementara beroperasi di kota Kefamenanu.Tentunya bersama-sama akan memantau dampaknya untuk dievaluasi.

Terhadap usulan wakil rakyat Bupati TTU David Djuandi menerima semua saran dan masukan yang berkembang dalam sidang paripurna III. Terhadap saran terkait lokasi dan jumlah alfamart juga disetujui untuk diuji coba 3 outlet alfamart dalam kota.

Sidang Paripurna III dipimpin langsung Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana didampingi Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Tulasi dan Yasintus lape Naif. Sedangkan unsur pemerintah dihadiri Bupati dan Wakil Bupati TTU dan sejumlah Pimpinan OPD Setda TTU.

Baca Juga:  Program 100 Hari Berakhir, Bupati TTU Paparkan Hasilnya

Sidang dengan agenda utama tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, yang mulai dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 19 Agustus 2021, kini sudah sampai Paripurna III Sidang DPRD TTU dengan materi penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Kesempatan itu disepakati penyampaian pemandangan umum fraksi tidak dibacakan tetapi di serahkan kepada pemerintah untuk selanjutnya dibuatkan jawaban pemerintah. (Nic/joo)

  • Bagikan
error: Content is protected !!