Bawaslu Tidak Temukan Pemalsuan NIK, KPU Malaka Bebas

  • Bagikan

TimorBerita. Betun- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka sudah mengkaji dan memutuskan laporan dugaan pemalsuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pilkada Malaka 9 Desember lalu.

Kajian Bawaslu hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran. Sehingga laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.

Dengan demikian terlapor lima anggota KPU Malaka bebas tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Malaka Petrus Nahak Manek saat dikonfirmasi TimorBerita.com Senin (18/1/2021) menjelaskan Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan terkait dugaan pemalsuan NIK siluman.

Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian hasilnya tidak ada unsur pelanggaran pidana.

” Laporan itu tidak memenuhi unsur pidana. Tidak terbukti menurut hukum,” tandas Petrus.

Baca Juga:  Dana BLT "Disunat" Warga Adukan Kades Fatubaa

Petrus yang biasa dipanggil Piter Raibesi menjelaskan sesuai hasil kajian terlapor lima anggota KPU Malaka tidak terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 177 point a UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Lanjut Piter hasil sinkronisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menyatakan terdapat sejumlah pemilih siluman pada 30 Desa, sesuai surat Dukcapil sudah tidak berlaku lagi.

Surat itu sudah di batalkan melalui surat resmi dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka.

Alasan pelapor menuding KPU memalsukan DPT atau NIK palsu yang tidak sesuai dengan data base, karena adanya surat pernyataan resmi yang di tandatangani oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdinandus Rame.

Baca Juga:  Pembukaan Sidang I DPRD Belu, Sebagai Wahana Evaluasi Pembangunan

Menurut Piter dalam surat pernyataan itu menjelaskan bahwa hasil sinkronisasi terkait pemilih yang ada dalam DPT untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malaka tahun 2020 tidak tercatat dalam data base kependudukan Malaka, nomor DKPS.474/214/XII/2020.

Tetapi surat sudah dibatalkan melalui surat pernyataan pembatalan oleh Kadis Dukcapil kabupaten Malaka dengan nomor surat pembatalan DKPS.474/09/I/2021.

Dengan demikian laporan terhadap Komisioner KPU Kabupaten Malaka yang dilaporkan itu tidak memenuhi unsur pidana berdasarkan hasil kajian.

Baca Juga:  Pasien Covid-19 Melaju, Pemkab TTU Tambah Lokasi Karantina

Sehingga laporan ini tidak bisa di tindaklanjuti dan status laporan dinyatakan dihentikan tidak ditindaklanjuti.

Sekedar tahu dugaan pelanggaran pemalsuan NIK dilaporkan Primus Seran Taek, selaku Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 2, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin (SBS-WT) pada 6 Januari 2021.

Laporan dugaan pelanggaran Pilkada Malaka dengan nomor surat, 010/LP/PB/Bawaslu-kab/19.22/I/2021. Lima anggota KPU Malaka dilaporkan karena diduga memanipulasi NIK siluman.

Jumlah pemilih sebanyak 2039 NIK yang tersebar di 117 TPS di 30 desa pada 12 kecamatan di Malaka. (Juv/Vib)

  • Bagikan