Bawaslu Minta Batalkan Instruksi ASN Pantau TPS, Begini Jawaban Pemda Malaka

  • Bagikan

TimorBerita. Betun – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka, akhirnya bersurat kepada Pjs Bupati Malaka. Surat Bawaslu untuk membatalkan surat instruksi penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memantau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) desa asal.

Surat Bawaslu yang bersifat segera dikeluarkan Jumat (4/12/2020).

Langkah Bawaslu sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang berdampak pada pembatalan terhadap pasangan calon dan atau calon dan wakil bupati Malaka 2020.

Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek saat dikonfirmasi TimorBerita.Com menjelaskan surat pemberitahuan pembatalan sudah disampaikan kepada Pjs. Bupati Malaka.

Baca Juga:  Warga Io Kufeu Nilai Paket SN-KT Layak Pimpin Malaka

Isinya meminta untuk segera membatalkan surat pemberitahuan, pimpinan perangkat daerah dan para Camat untuk menugaskan perangkatnya memantau di TPS desa asal pada hari pemungutan suara.

Petrus menjelaskan berdasarkan UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mengatur jelas bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan Pilkada menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilihan. Sehingga tidak benar jika ada perintah penugasan ASN untuk hadir di TPS untuk melakukan pemantauan.

Ia menambahkan, penegasan aturan dalam pasal 123 UU 10 2016, pemantauan pemilihan dilaksanakan oleh lembaga independen yang terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah cakupannya.

Baca Juga:  Rumah Jabatan Bupati di Tempati Calon Incumbent, Pjs Bupati Tinggal di Hotel

Lanjut Petrus sesuai Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil wali kota.

Mekanisme prosedur dan tata cara pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pengendalian dan pencegahan Covid-19 menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyelenggara pemilihan. Yakni PPS dan KPPS yang diawasi oleh Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS.

” Ini perintah regulasi, tidak nama ASN disitu. Sehingga kita minta segera batalkan itu surat instruksi penugasan ASN ikut pantau di TPS,” ujar Petrus yang biasa disapa Piter Rai Besi.

Baca Juga:  Kasus Bupati TTU Berlanjut, Kuasa Hukum Korban Datangi Bareskrim Polri

Menanggapi surat Bawaslu, di hari yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka resmi membatalkan surat instruksi yang sudah dikeluarkan untuk menugaskan ASN di semua instansi pemerintah memantau di TPS di desa asal.

Surat pembatalan ini di paraf oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Malaka, Silvester Leto SH. MH, atas nama Pjs Bupati Malaka.

Terhadap surat pembatalan dimaksud, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malaka, dr. Meserasi Ataupah saat dihubungi via handphone selulernya belum terhubung.(Joka/Gio)

Berikut isi surat pembatalan;

  • Bagikan