Benarkan Ratusan Karyawan SKM, Dinas Nakertrans Tidak Mau Ungkit Masa Lalu

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || PT. Sari Karya Mandiri (SKM) termasuk salah satu dari 75 persen perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penegasan Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans TTU, menyusul laporan mantan karyawan PT. SKM, Daniel Jehezekial Kinbenu, yang sebelumnya menyebut bahwa ratusan tenaga kerja yang dipekerjakan pada PT. SKM belum terdaftar pada Dinas Nakertrans Kabupaten TTU dan BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu korban termasuk adalah Deni Kinbenu panggilan Daniel yang mengaku selama 16 tahun bekerja di perusahaan SKM, tidak pernah diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Utara  Simon Soge saat dikonfirmasi wartawan Selasa (29/6/2021) enggan bersikap lebih terkait perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan di Nakertrans sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pihak Dinas tidak ingin mengungkit kembali urusan masa lalu atau kesalahan perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Land Scape TTS Tahap II, Dua Tersangka Ditahan

Kadis Nakertrans ini menuturkan pihaknya kini terus berupaya melakukan pembenahan dan menata hak karyawan  sebagai perlindungan terhadap karyawan di TTU termasuk yang ada di luar daerah maupun luar negeri.

Menurutnya tingginya jumlah perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena rendahnya kesadaran pemilik perusahaan terkait hak-hak tenaga kerja.

Ia mengaku sesuai pendataan pihaknya sekitar 75 persen dari total perusahaan yang ada di Kabupaten TTU, termasuk PT. SKM  belum mengakomodir karyawannnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun  BPJS Kesehatan. Padahal Dinas Nakertrans telah menjadwalkan waktu untuk melakukan sosialisasi setiap tahun terkait kewajiban. Tapi yang terjadi kesadaran perusahaan masih rendah.

Baca Juga:  Panen Jagung di TTU, Gubernur Janji Bangun Pabrik Pakan Ternak

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendampingan penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Dasar perjanjian kerja tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk mengakomodir hak-hak karyawan termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja. Dinas Nakertrans TTU saat ini dalam proses pembinaan dan pendampingan untuk karyawan melalui sosialisasi.

Mantan Kadis Sosial ini membeberkan saat ini terdapat tiga perusahaan di TTU yang progresnya sudah berjalan yakni Jabalmart Kefamenanu, MutisQua dan satu perusahaan di wilayah Insana. Sedangkan perusahaan lainnya belum mentaati kewajibannya sebagai perusahaan yang mempekerjakan puluhan bahkan ratusan karyawan.

“ Target tahun ini lima perusahaan dan baru tercapai tiga. Sisa waktu ini kita harapkan dapat melakukan pendampingan di perusahaan menengah ke atas,” tegas Kadis Nakertrans Simon Soge.

Baca Juga:  Inilah Empat Tim Sepakbola Lolos Semifinal PON Papua

Sekedar tahu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih, atau membayarkan upah paling sedikit Rp 1.000.0000 per bulan, wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Sejumlah sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai melaksanakan kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS. Salah satunya adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan pihak BPJS.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dimaksud meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan. ( Bell/ C7)

  • Bagikan
error: Content is protected !!