Bertindak Seolah Auditor, Araksi NTT Dikecam Lembaga Pemerintah

  • Bagikan

Timor Berita.Betun || Lembaga Aliansi Anti Korupsi (Araksi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kecaman keras dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki.

Lembaga Araksi menjadi sorotan lembaga pengawas keuangan Kabupaten Malaka karena diduga bertindak sewenang diluar aturan yang terlampau jauh menjadi auditor keuangan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka Remigius Leki Selasa (27/7/2021) menegaskan bahwa Ketua Araksi NTT, Alfred Baun tidak punya wewenang untuk mengaudit 127 Desa yang ada di Kabupaten Malaka. Apalagi bertindak seolah lembaga auditor resmi negara sehingga bebas meminta dokumen seperti kwitansi pengeluaran.

Remigius menuturkan lembaganya merespon setelah melihat beredarnya video Araksi yang viral di sosial media belakangan ini yang nyaris adu mulut dengan sejumlah Kades hingga berujung laporan Polisi.

Baca Juga:  Embung Saenama Rubuh, Begini Reaksi Inspektorat Malaka

Remigius menegaskan bahwa dokumen kwitansi atau laporan keuangan itu adalah dokumen Negara yang tidak boleh diberikan kepada siapapun termasuk Kepada ARAKSI.

Terkecuali Kepada tim auditor Internal yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan BPK, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten. Juga pengawas eksternal yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

“Sampai dengan saat ini kami belum ada ikatan kerjasama berupa MOU dengan Araksi. Apa kewenangan Araksi itu sehingga harus tau sampai dokumen Negara,” kritik Remigius.

Remigius juga menjelaskan bahwa Pemerintah hanya bisa melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

Didalam undang- undang menjelaskan bahwa yang berhak melakukan audit terhadap keuangan Negara itu adalah APIP yaitu Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota dan BPKP. Sementara auditor external itu adalah APH, Polisi dan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca Juga:  Pilkades Serentak VS Fenomena Politik Uang

“Saya juga tidak tau. ARAKSI ini dia punya kewenangan sudah sampai dimana untuk mengaudit Dana Desa (DD) padahal ARAKSI itu lembaga LSM (swasta),” tegas Remigius.

Dikatakan menjadi auditor itu harus memiliki keahlian dan terlatih dalam melakukan audit. Seperti di inspektorat, auditor-auditor itu telah dibekali dengan pengetahuan dan memiliki sertifikat untuk mengaudit baik di tingkat Desa, SSPD maupun di tingkat Kecamatan.

“Kami saja sekarang bertugas 10 hari di Desa, dan rasanya waktu itu tidak cukup. Sementara Araksi hanya satu hari saja sudah punya data yang valid. Kira-kira dia pake metode audit dari mana,” ungkapnya.

Baca Juga:  BPD Desa Matabesi Gelar LKPJ Akhir Masa Jabatan Kades

Terpisah Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat Setda Malaka, Rofina Liku mengkritisi sikap ARAKSI yang saat ini tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Malaka.

Menurut Rofina, secara administrasi ARAKSI sudah masukan berkasnya tetapi setelah diperiksa ternyata berkasnya belum lengkap. Sehingga mestinya taati aturan melengkapi kekurangan berkas.

“Berkas itu masih saya simpan karena belum lengkap. Jadi yang kasi masuk berkas itu harus datang untuk diarahkan agar melengkapi berkas yang di butuhkan,” tandas Rofina.

Lanjut Rofina, berkas tersebut harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan syarat aturan dan diarahkan ke bagian umum untuk dimasukan ke Bupati sehingga bisa mendapatkan hasil disposisi. (Viki Bria/ Red)

  • Bagikan
error: Content is protected !!