Birokrasi Kabupaten Malaka, Apa Kabar Jelang Mutasi

  • Bagikan

Oleh Oktovianus Seran
BERGULIRnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi.

Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen.

Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara; kiranya dimensi tersebut dapat ditambah dengan kultur mind set.

Konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional, diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan seperti terlihat dari perilaku birokrasi.

Baca Juga:  Salurkan Bantuan JPS Bupati Gelar Rapat Bersama

Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi; apalagi dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum saat ini yang berkaitan dengan patologi birokrasi. 

Kata Kunci: Eksistensi, Birokrasi.Mengenai prinsip organisasi ideal dan birokrasi memberikan pondasi bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru perihal desain organisasi. Sayangnya, birokrasi kini identik dengan ketidakefisienan, kaku, dan sikap malas sehingga istilah birokrasi selalu dikonotasikan negatif.

Padahal, birokrasi bukan masalah baik atau buruk. Bukan pula positif-negatif. Ia hanyalah sebuah desain organisasi yang melalui perlakuan tertentu bisa berjalan efisien.senyogyanya hari ini menentukan kekurangan dan kelemahan yang terjadi di birokrasi malaka yakni terkait meningkatnya sikap apatis terhadap manemejen birokrasi yakni Bureaupathology

Baca Juga:  PGRI TTU Gelar Bimtek Penulisan Artikel, Begini Pesan Pembukaan

.

Salah satu kritik terhadap birokrasi adalah munculnya penyakit Biropatologi. Biropatologi dapat diartikan sebagai perilaku pengambil keputusan yang terlalu taat kepada peraturan formal sehingga mengakibatkan birokrasi berjalan lamban, kaku, dan tidak efisien.

Prinsip “formalisasi” memberikan perlindungan untuk bersembunyi dibalik peraturan. Ini mungkin jadi PR besar bagi pelaku organisasi bagaimana mendesain organisasi yang ramping, dengan mengecilkan potensi terjadinya efek samping dari birokrasi. Jangan sampe ad statement dari masyrakat bahwa Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat,semoga menagement birokrasi hari ini tidak menjadi kabur dan didominasi olet elit kepentingan dan kelompok tertentu sehingga kesannya lambat dalam proses pembuat dan pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga:  Realisasi Belanja Daerah TTU Tahun 2021 Baru 16, 27%

Dari konsep ini memberi
pencerahan untuk memajukan pemerintahan birokrasi di Malaka terkait dengan mulai hangatnya perbincangan di sudut-sudut kota mengenai dekatnya hari penetuan jabatan oleh para elit birokrasi Malaka.

Menurut pakar Otonomi Daerah,Prof. Dr. H. Muhammad Ryaas Rasyid menerangkan bahwa pemerintah daerah yang baik pada dasarnya berlandaskan tiga pilar, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta memiliki misi utama untuk membentuk masyarakat yang baik.

“Selain berlandaskan tiga pilar tersebut, Pemerintahan Daerah yang baik juga mengemban tiga fungsi yakni, melayani, pemberdayaan dan pembangunan terhadap masyarakat,” ujar pakar Otonomi Daerah ini.**

  • Bagikan
error: Content is protected !!