Bongkar SPPD Fiktif, Anggota DPRD Malaka Ancam Lapor Jaksa

  • Bagikan

TimorBerita. Betun || Dugaan penyelewengan dana di lembaga DPRD Kabupaten Malaka, dibongkar oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melky Simu.

Praktek dugaan korupsi ini dilakoni oknum tertentu dengan modus menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Diduga sudah dilakukan berulang kali sehingga perlu diusut tuntas.

Anggota Fraksi Partai Golkar Henry Melki Simu, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) Malaka Senin (7/6/2021), menuturkan praktik korupsi SPPD fiktif diketahui berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka tahun 2021.

Dugaan korupsi SPPD fiktif ini terkuak setelah kami melihat hasil pemeriksaan dari inspektorat. Kita cross check dengan anggaran di lembaga DPRD. Contoh pada item uang makan minum, saya minta untuk harus audit juga masalah perjalanan. Karena pada rekapan perjalan dinas saya, ada rekayasa perjalan dinas di bulan Mei. Padahal waktu itu kita tahu bersama kalau uang perjalanan di DPRD di bulan itu baik di dalam dan di luar daerah dipangkas habis,” tandas Henry.

Baca Juga:  Dinas PUPR Malaka Angkut Kembali Tumpukan Sampah di Hutan Kateri

Menurutnya, saat itu anggaran perjalan dinas DPRD Kabupaten Malaka dipangkas habis karena dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga seluruh angota DPRD Kabupaten Malaka tidak melakukan perjalanan dinas. Herannya namanya turut tercantum dalam dokumen perjalanan dinas.

Dalam kwitansi perjalan dinas yang saat ini telah dikantonginya, tertera nama dan tanda tangannya. Tetapi tanda tangan dalam kuitansi itu adalah tanda tangan palsu atas nama dirinya.

“Saya cermati dan saya mau tahu siapa yang terima uang perjalanan saat itu. Karena tanda tangan yang digunakan adalah tanda yang dipalsukan dan terlihat sekali rekayasanya,” ujarnya.

Baca Juga:  Serap Aspirasi Ans Taolin Terima Keluhan Warga Meotroi

Anggota Fraksi Golkar ini menambahkan, sesuai dokumen yang dilihatnya, ada dugaan SPPD fiktif sebanyak lima sampai enam kali perjalanan. Total anggaran untuk tiga hari perjalanan ke desa mencapai Rp 3.150.000. Sementara perjalanan dinas ke Kupang biasanya setiap anggota DPRD berhak mengambil 30 persen dari total anggaran perjalan dinas yakni sebesar Rp 6.900.000 per orang.

Menurut Henry, dalam RDP telah meminta pertanggungjawaban Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Malaka terkait dugaan SPPD fiktif. Diduga kuat, semua anggota DPRD menjadi korban SPPD fiktif tersebut . Namun saat ini, baru dua orang anggota DPRD yang mengetahui hal itu.

Dikatakan ada banyak kegiatan di lembaga DPRD Kabupaten Malaka yang tidak terlaksana. Namun dalam Laporan Pertangungjawaban, semua kegiatan terealisasi seratus persen. Karena itu tahun 2019, Komisi I DPRD Kabupaten Malaka pernah membuat rekomendasi agar pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka diaudit ulang. Tetapi rekomendasi tersebut tidak digubris.

Baca Juga:  Uncy Nahak Pimpin OMK Paroki Sta.Maria Fatima Betun

Henry mengancam jika persoalan SPPD fiktif itu tidak diselesaikan secara internal lembaga DPRD maka akan dilaporkan ke pihak Kejaksaan.

Henry menuturkan baru tahu saat pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, bahwa setiap tanggal 17 Agustus, masing-masing anggota DPRD mendapat dana perjalanan dinas ke daerah pemilihan masing-masing sebesar Rp 3.150.000 untuk tiga hari.

Namun selama menjabat sebagai anggota DPRD, dirinya tidak pernah mendapatkan anggaran perjalanan dinas setiap tanggal 17 Agustus tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Monis belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan SPPD fiktif yang dibeberkan Ketua Komisi I DPRD Malaka Henry Melky Simu.

( */fot/tbcom)

  • Bagikan