BPN Malaka Disorot Tudingan Praktik Mafia Tanah

  • Bagikan

Timor Berita. Betun || Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur disorot ada dugaan mafia tanah.

Warga atas nama Marta Abuk Bria (70) mengancam akan melapor kepada aparat penegak hukum (APH) sebab ada dugaan mafia tanah, sebidang tanah seluas 6.379 meter2 yang berlokasi di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah.

Kuasa Hukum Marta Abuk Bria, Wilfridus Son Lau, S.H., M.H, kepada Timor Berita Minggu 3 Oktober 2021 mengatakan ada dugaan mafia tanah. BPN Malaka dan pihak Modesta Luruk Nahak melakukan perencanaan untuk menguasai tanah yang sebenarnya milik Marta Abuk Bria yang berlokasi di Desa Kamanasa.

Menurut Wilfridus, para pihak BPN dan Modesta melakukan upaya terencana, rapi dan sistematis sehingga ini boleh dibilang masuk kategori mafia. Untuk itu diperlukan keahlian untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik tanah sesungguhnya.

Baca Juga:  Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Resmi Dibuka ini Jadwalnya

” Ada dugaan praktek mafia tanah di BPN Malaka. Mafia tanah ini hingga kini masih terjadi dan sangat meresahkan warga. Ada warga yang menjadi korban karena terjebak modus operasi mafia tanah. Salah satu korban ibu Marta Abuk Bria klien saya,” tandas Advokat Wilfridus Son Lau, yang biasa disapa Son Lau.

Ia menjelaskan bahwa kasus hukum ini berawal dari pendaftaran tanah melalui program Prona di Desa Harekakae tahun 2018 lalu
. Saat itu ibu Marta Abuk Bria mendaftarkan sebidang tanah dengan ukuran 6.379 meter persegi di Desa Harekakae. Setelah dilakukan pendataan fisik dan yuridis serta wawancara, terbitlah sertifikat hak bernomor : 00564 pada 26 April 2018.

Baca Juga:  Korban Banjir NTT 181 Meninggal, 48 Hilang, Terbanyak Flores Timur

Ironisnya sertifikat tersebut tak kunjung diterima sehingga bulan Februari 2019 Pemerintah Desa Harekakae memberikan rekomendasi kepada ibu Marta Abuk Bria untuk mengambil sertifikat di BPN Kabupaten Malaka. Akan tetapi ada berbagai alasan sehingga sertifikat tersebut tak kunjung diberikan.

Marta Abuk Bria bersama keluarga juga berupaya berulang kali meminta kepada pihak BPN Malaka. Tetapi sertifikat itupun tak juga diberikan hingga saat ini. Sehingga pihaknya terpaksa mempertanyakan hal ini.

” Kita tidak puas karena saat klarifikasi oleh Pemerintah Desa Harekakae, sertifikat hak dengan Nomor: 00564 ditunjukan oleh Modesta Luruk Nahak yang mana Modesta ini tidak ada hubungan hukum dengan BPN Malaka,” ujar Son Lau.

Dikatakannya sesuai nomor 301 A daftar penerima sertifikat PTSL tahun 2018 Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah tertulis jelas nama Marta Abuk Bria dengan nomor hak 2422091300564 bukan atas nama Modesta Luruk Nahak

Baca Juga:  Lasarus Siki dan Dulce Saka Jadi Duta TTU Seleksi Paskibra

.Atas perbuatan hukum ini diduga kuat ada praktik mafia tanah di Kabupaten Malaka, dimana ada penipuan, pencurian dan pemalsuan dokumen atas sertifikat hak nomor : 00564 atas nama Marta Abuk Bria.

” Ada perbuatan pidana, maka kami akan melaporkan kepada Polres Malaka untuk mengungkap tuntas dugaan praktik mafia tanah yang dialami ibu Marta Abuk Bria,” tandasnya.

Menurut Son apa yang dialami ibu Marta Abuk Bria ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas praktik mafia tanah di Kabupaten Malaka. Selain itu juga mencegah konflik dan persoalan sengketa tanah di Kabupaten Malaka. (Viki Bria/ Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!