BPN Malaka Siap Terbitkan Ulang Sertifikat Tanah Ibu MAB

  • Bagikan

Timor Berita.Betun || Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka siap menerbitkan ulang sertifikat tanah milik ibu Marta Abuk Bria .

Tanah milik ibu Marta berukuran 6.379 m2 lokasinya di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah menjadi polemik karena sertifikatnya sudah diterbitkan dan dipegang pihak lain.

BPN Malaka setelah mengumpulkan data dan sesuai hasil mediasi terungkap yang memiliki hak atas tanah itu adalah Marta Abuk Bria (MAB) dan bukan Modesta Luruk Nahak (MLN).

” Hasil mediasi pihak BPN Malaka mengakui pemilik sah sertifikat itu ibu MAB dan tidak mengenal MLN. Semua data, baik data fisik, data yuridis yang ada di BPN Malaka atas nama MAB,” ungkap Kuasa hukum , Wilfridus Son Lau SH, MH Senin 11 Oktober 2021.

Untuk itu lanjut Wilfridus sesuai hasil mediasi pihak BPN Malaka siap menerbitkan ulang sertifikat dengan nomor 564 atas nama MAB. Sebagai Kuasa Hukum ibu MAB, Wilfiridus Son Lau mengapresiasi BPN Malaka yang sudah mediasi dan mengakui sertifikat atas nama MAB itu hilang dan siap untuk menerbitkan ulang sertifikat yang baru.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka Beci Dopong mengatakan, awalnya ada laporan dari kuasa hukum MAB karena sertifikat prona milik MAB kliennya belum diterima.

Setelah dilihatkan kembali sesuai pemohon sertifikatnya belum diterima namun sesuai data sistem dan seluruh prosedur yang ada didalam sistem kepemilikan sertifikat tanah berukuran 6.379 m2 itu tercatat milik Marta Abuk Bria (MAB).

Baca Juga:  Serahkan Bantuan, Pengobat Rindu Warga Korban

Lanjut Beci Dopong, secara kelembagaan sertifikat seharusnya ada di kantor. Namun karena sertifikatnya itu hilang maka BPN akan menggantikan sesuai dengan prosesnya.

Selain itu Kepala BPN Malaka ini menegaskan agar MLN segera mengembalikan sertifikat yang ia pegang. Jika tidak dikembalikan maka BPN Malaka akan tempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan terkait dugaan ada oknum petugas yang ikut terlibat bila benar terjadi tentunya bertanggungjawab dan itu bukan atas nama lembaga tetapi individu.

” Kita bertanya oknum siapa yang terlibat didalam. Kami sendiri juga tidak bisa membuktikan siapa yang ambil sertifikat di kantor dan menyerahkan kepada MLN,” ungkap Kepala BPN Malaka ini.

“Kalau ada dugaan BPN yang menyerahkan sertifikat maka harus dibuktikan dulu. Kalau dibuktikan ternyata memang ada orang didalam maka itu adalah oknum. Bukan atasnama lembaga sebab perinsip pelayanan kami terbuka,” tegasnya Beci.

Sebelumnya diberitakan, Marta Abuk Bria (70) memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka untuk dilakukan mediasi. Sebab ada dugaan praktek mafia tanah seluas 6.379 meter2 yang berlokasi di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Baca Juga:  Musrenbang RPJMD TTU, Ketua DPRD Minta Pemkab Belajar Dari Lembata

” Kami menduga pihak BPN Malaka dan pihak Modesta Luruk Nahak (MLN) melakukan perencanaan untuk menguasai tanah yang sebenarnya milik Marta Abuk Bria (MAB). Lokasi tanah ini di Desa Kamanasa,” tandas Kuasa Hukum Wilfridus Son Lau, S.H., M.H.

Menurut Wilfridus, para pihak BPN dan Modesta melakukan upaya terencana, rapi dan sistematis sehingga ini boleh dibilang masuk kategori mafia. Untuk itu diperlukan keahlian untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik tanah sesungguhnya.

” Ada dugaan praktek mafia tanah di BPN Malaka. Salah satu korban praktik mafia tanah dialami ibu Marta Abuk Bria klien saya,” tandas Wilfridus Son Lau, Advikat muda yang biasa disapa Son Lau.

Ia menjelaskan bahwa kasus hukum ini berawal dari pendaftaran tanah melalui program Prona di Desa Harekakae tahun 2018 lalu
. Saat itu ibu Marta Abuk Bria (MAB) mendaftarkan sebidang tanah dengan ukuran 6.379 meter persegi di Desa Harekakae. Setelah dilakukan pendataan fisik dan yuridis serta wawancara, terbitlah sertifikat hak bernomor : 00564 pada 26 April 2018.

Ironisnya sertifikat tersebut tak kunjung diterima sehingga bulan Februari 2019 Pemerintah Desa Harekakae memberikan rekomendasi kepada ibu MAB untuk mengambil sertifikat di BPN Kabupaten Malaka. Akan tetapi ada berbagai alasan sehingga sertifikat tersebut tak kunjung diberikan.

Baca Juga:  Paket SNKT Nomor 1, Maknanya Satu Hati Raih Kemenangan

MAB bersama keluarga juga berupaya berulang kali meminta kepada pihak BPN Malaka. Tetapi sertifikat itupun tak juga diberikan. Sehingga pihaknya terpaksa mempertanyakan hal ini.

” Kita tidak puas karena saat klarifikasi oleh Pemerintah Desa Harekakae, sertifikat hak dengan Nomor: 00564 ditunjukan oleh Modesta Luruk Nahak (MLN) yang mana Modesta ini tidak ada hubungan hukum dengan BPN Malaka,” ujar Son Lau.

Dikatakannya sesuai nomor 301 A daftar penerima sertifikat PTSL tahun 2018 Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah tertulis jelas nama Marta Abuk Bria dengan nomor hak 2422091300564 bukan atas nama Modesta Luruk Nahak.

Atas perbuatan hukum ini diduga kuat ada praktik mafia tanah di Kabupaten Malaka, dimana ada penipuan, pencurian dan pemalsuan dokumen atas sertifikat hak nomor : 00564 atas nama Marta Abuk Bria.

” Ada perbuatan pidana, maka kami akan melaporkan kepada Polres Malaka untuk mengungkap tuntas dugaan praktik mafia tanah yang dialami ibu Marta Abuk Bria,” tandasnya.

Menurut Son apa yang dialami ibu Marta Abuk Bria ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas praktik mafia tanah di Kabupaten Malaka. Selain itu juga mencegah konflik dan persoalan sengketa tanah di Kabupaten Malaka. (Viki Bria/ Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!