Buka Bimtek Implementasi SIPD, Begini PJS Bupati Belu

  • Bagikan

TimorBerita. Atambua — Penjabat Sementara Bupati Belu Zakarias Moruk, membuka resmi Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang bertempat di Ballroom Hotel Matahari Atambua, Kamis (1/10/2020 ).

 

Hadir dalam kegiatan Bimtek ini Pimpinan OPD, para Sekretaris OPD dan Kasubag Perencanaan masing – masing OPD.

Bimbingan teknis dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI,  Bahri, dan Kepala Sub Direktorat Wilayah 4 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ihsan Dirgahaya.

 

Bupati Belu Zakarias Moruk, mengatakan sesuai penyampaian dari Kementerian terkait dengan konsekuensi dalam Penyusunan APBD 2021 yang di pedomani di Permendagri Nomor 90 /2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah diharapkan masing-masing OPD telah menyusun RKPD dan menyusun KUA PPAS.

Baca Juga:  Santai di Pantai Motadikin Felix Bere Nahak Jaring Aspirasi Pemuda

 

“Bapak- ibu kita kawal betul Bimtek ini karena evaluasi RAPBD sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 90. Permendagri ini memberikan ruang kepada kita untuk secara berjenjang dan mandiri dalam memberikan pengelompokkan baik dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban,” jelas Pjs Bupati Belu.

 

Zakarias memohon dukungan dari semua perangkat daerah untuk mengikuti bimtek ini sampai hari minggu. Sehingga bisa melihat bagaimana masing-masing perangkat daerah telah menyiapkan draft DPA masing-masing. Sehingga hanya di sesuaikan saja pada pembahasan di Badan Keuangan Daerah.

Baca Juga:  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Belu 850 Unit

 

Sementara Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri SSTP  menyampaikan kehadiran tim Kementerian Dalam Negeri RI untuk menginformasikan satu kebijakan yang saat ini sedang dilakukan. Yaitu mereformasi keuangan daerah pasca terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Dikatakan Bahri, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 ini mencabut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dengan PP baru ini di jadikan tonggak awal oleh Kemendagri melakukan reformasi keuangan daerah. Dimana menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

 

Untuk itu lanjut Bahri dipastikan APBD 2021 sudah menggunakan struktur APBD baru berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.

Baca Juga:  Kasus Pelajar Pemosting Dugaaan Korupsi Dana PIP Berakhir Dimeja Polres TTU

 

Kebijakan yang dilakukan saat ini yaitu menuju satu data satu sistem. Kebijakan ini di latar belakangi yakni untuk memastikan program kegiatan di APBD kita semuanya berbasis urusan kewenangan yang di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

 

” Kami memastikan program kegiatan kita dilaksanakan berdasarkan urusan kewenangan. Kami memastikan juga ketika menyusun laporan keuangan dengan opini WTP/WDP,” jelasnya.

 

Dikatakan laporan keuangan sebagai hasil konfersi karena adanya perbedaan struktur ketika kita menganggarkan dengan struktur menyusun laporan keuangan untuk itu perlu memastikan tidak ada lagi konfersi didalam penyusunan laporan keuangan. ( Ren/ Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!