Bumdes Dikelola Anak Kades & Sekdes, Inspektorat Diminta Turun Audit

  • Bagikan

TimorBerita. Betun || Pengelolaan dana Bumdes Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, diduga disalahgunakan pengelolaannya. Alasan tidak jalannya roda Bumdes karena dikelola Sekretaris Desa dan anak Kepala Desa (Kades).

Tak puas, Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Dirma meminta Inspektorat Kabupaten Malaka, untuk turun melakukan audit. Sebab berbagai cara sudah dilakukan untuk dilakukan tetapi tidak juga berhasil.

Ketua BPD Desa Dirma, Petrus Luan Sabtu, (20/3/2021) mengaku kesal terhadap pengelolaan Bumdes yang tidak transparan. Pihaknya sudah meminta Kepala Desa dan pengurus Bumdes untuk evaluasi dan kembalikan uang Bumdes yang ada ditangan Bumdes.

” Pengelolaan Bumdes di desa Dirma selama ini macet. Tidak berjalan baik ada indikasi penyalagunaan keuangan desa itu,” ujarnya.

Menurut Petrus BPD sudah mendesak Kades Dirma agar segera evaluasi kinerja Bumdes. Sebab anggaran simpan pinjam Bumdes segera dikembalikan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat, tetapi permintaan itu tidak diindahkan.

Ia merincikan Bumdes tidak berjalan sejak tahun 2018. Alasan pencairan terlambat diakhir tahun sehingga pemanfaatannya baru berjalan di tahun 2019.

Baca Juga:  Kapolri Izin Liga 1 dan Liga 2 Digelar, Langgar Prokes Dievaluasi

Diawal Desember 2020 pendamping Kecamatan meminta BPD dan kepala Desa agar segera melakukan pertemuan untuk segera menyelesaikan macetnya perputaran dana Bumdes.

” Beberapa kali kami pendekatan dengan kepala desa agar dilakukan evaluasi. Tetapi Pak Kades menunda rencana evaluasi. Hingga 15 Maret, kami BPD menggelar pertemuan. Itu pun tidak di hadiri Kepala desa, dan pengurus Bumdes. Mereka alasan badan pengurus Bumdes tidak aktif lagi,” ujarnya.

Menurut Petrus, Bumdes di Desa Dirma tidak ada kejelasan dari Pengurus Bumdes, walau pengakuan kepala desa uang Bumdes masih ada. Akan tetapi perlu dilihat pengelelolaan keuangan dan fisiknya.

” Bukan hanya bicara uang dimana. Karena uang sudah dibagi dan juga administrasi anggota yang melalukan simpan Pinjam tidak jelas,” ujarnya.

Lanjut Petrus BPD memiliki tugas mengontrol, mengawasi, sehingga uang Bumdes pemanfatannya tepat sasaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bukan mengunakan sendiri sebeb masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan.

” Perputaran uang Bumdes selama ini tidak berjalan sehingga kami bertindak. Kami lihat pengelolaannya tidak terbuka sehingga perlu diusut,” tegasnya.

Baca Juga:  Belum Tersentuh Bantuan Rumah, Ini Sikap Ketua Komisi III DPRD Malaka

Anggota BPD lainnya Yoseph Bere menyoroti kepengurusan Bumdes, yang awalnya kepengurusan Bumdes sudah berjalan baik. Tetapi Ketua Bumdes mengundurkan diri karena alasan lain sehingga Kades melakukan pergantian pengurus.

Menurut Yoseph, Bumdes tidak berjalan baik karena menerapkan managamen tertutup. Sekretaris Desa merangkap jabatan sebagai sekretaris Bumdes, juga anak Kades sebagai Bendahara Bumdes. Komposisi ini tentunya berpotensi terjadi kesalahan pengelolaan keuangan.

” Sekretaris desa merangkap jabatan. Juga anak kepala desa jadi bendahara, siapa yang mau menegur siapa. Tidak heran pengelolaannya macet begini bisa juga uang itu hilang,” ungkapnya.

Menurut Yoseph, dalam sistem pengelolaan simpan pimjam, Bumdes itu diadakan untuk memajukan perekonomian desa. Tetapi yang terjadi pengelolaannya tidak tepat mengabaikan aturan karena aturan dibuat diluar ketentuan secara keseluruhan.

” Jadi uang itu seharusnya simpan pinjam untuk pengusaha kecil dengan bunga 0,5 persen tetapi yang terjadi itu berbeda,” ujarnya.

Serupa Sekretaris BPD Desa Dirma Agustin Hoar menuturkan uang Bumdes yang ditetapkan sebesar Rp 50 juta. Sesuai penjelasan Kades perinciannya Rp 10 juta untuk uang operasional, Rp 12 juta ada di buku rekening, Rp 13 juta ada di sekretaris desa dan kelompok bendahara sudah disalurkan Rp 15 juta.

Baca Juga:  Komunitas Bellator Fatuteke Gelar Lomba Free Fire, 48 Team Bertarung

” Kita heran sampai saat ini uang itu tidak jelas. Kita tidak tahu uang itu ada atau sudah hilang,” tandasnya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Dirma Petrus Laka Banunaek, mengakui macetnya pengelolaan dan Bumdes sejak terjadi pergantian kepengurusan. Pengelolanya diganti sehingga Bumdes tidak berjalan baik.

Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya didesak oleh BPD untuk dilakuan evaluasi tetapi Tim TA Desa tidak sepakat. Alasannya kepengurusan Bumdes tidak aktif sehingga nanti penjelasannya disampaikan saat RKLPJ.

” Ta Desa tidak mau katanya mau tunggu saja RKLPJ,” ujarnya.

Sang Kades menambahkan berkaitan dengan pengelolaan dana Bumdes, uangnya masih tersimpan dan terbagi dibeberapa pengurus Bumdes.
Perinciannya Rp 13 juta ada di Sekretaris Desa, Rp 12 juta ada dibuku rekening Bumdes dan Rp 15 juta ada di kelompoknya bendahara, sedangkan Rp 10 juta untuk operasional. (chiles/ gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!