Bupati Belu: Issue Lingkungan Hidup Jadi Agenda Dunia

  • Bagikan

TimorBerita. Atambua || Bupati Belu Agustinus Taolin, mengatakan, issu strategis  Lingkungan Hidup ini menjadi agenda dunia. Dimana issu ini disusun oleh WHO yang diikuti 93 negara untuk menjawab tuntutan dari pemimpin negara dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan  perekonomian, menjawab perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. 

Bupati Belu menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan konsultasi Publik Pertama Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, di Gedung Betelalenok Selasa (11/5/2021).

Bupati yang didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Yasintus P. Ulu Leki mengatakan, di Indonesia pemerintah menyusun indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan 19 indikator yang menyangkut tujuan pembangunan.
Selain itu juga untuk menjawab dan merencanakan RPJMD yang memiliki dampak yang luas dan spesifik .

Baca Juga:  KPU Belu Distribusi Logistik Untuk Semua Kecamatan

“Karena itu kita harus mengkaji secara baik. Ini dokumen menjadi kitab sucinya pemerintah. Jadi jangan main-main, kalau salah menyusun RPJMD tentunya akan berdampak luas,” tegasnya.

Bupati juga menambahkan,  ada 11 tahapan proses yang harus dilalui sehingga percepatan RPJMD bisa terlaksana sesuai dengan pengumpulan data. Dan ini juga sangat penting dan sangat menentukan.

Oleh karena itu Bupati meminta perhatian dari semua pihak agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan kerja sama semua pihak agar data tersebut bisa dijadikan referensi terukur.

Baca Juga:  Bupati Belu "Santai" Klarifikasi Bantuan Hibah Exafator

Ia berharap dengan kehadiran tim ahli dari Undana bisa menghasilkan kajian yang tepat, terukur dan terintegrasi. Sebab kuncinya sangat tergantung dari kajian sekarang. Kajian berdasarkan data bukan berdasarkan asumsi.

Luar biasa tim ahli Undana hebat-hebat semua. Semoga kegiatan konsultasi tahap pertama berjalan sukses da lancar,” tandasnya.

Sementara Materi yang dipaparkan dalam kegiatan Konsultasi  Publik Pertama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Belu antara lain Deks Data Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2016-2021 pada masing – masing OPD oleh tenaga ahli KLHS Provinsi NTT Dr. Herry Z.Kotta, ST, MT.

Baca Juga:  Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Mempermudah Masyarakat Membuka Usaha

Konsultasi Publik Pertama yang diselenggarakan  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu ini dengan maksud dan tujuan untuk melakukan identifikasi dan pengumpulan data serta menemukan dan sinkronisasi data target.

Dan realisasi indikator TPB yang relevan dalam Perpres No.59/ 2017 dengan target dan indikator rencana pembangunan dalam Permendagri No.86/2017 untuk disesuaikan dengan target dan relisasi indikator dalam dokumen RPJMD. (Ren/Tui)

  • Bagikan