Bupati Belu Serahkan Bantuan JPS Untuk Warga Umanen

  • Bagikan


TimorBerita. Atambua – Berbagai jenis bantuan dialokasikan oleh pemerintah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu tahun 2020 untuk membantu masyarakat di tenga pandemik Covid 19.

Selain bantuan seperti BST, BLT DD, PKH, BPNT, JPS, Pemkab Belu juga menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi selama masa pandemi Covid-19.

Bantuan jenis ini adalah masyarakat yang menggeluti usaha tenunan, pengusaha ternak, pengusaha tahu tempe, ojek, usaha transportasi lokal, dan usaha bengkel tambal ban dan usaha jenis lainnya.

Hal ini disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay saat memberikan sambutan menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat Kelurahan Umanen di Kantor Camat Atambua Barat, Jumat (26/6/2020).

Skema anggaran penanganan covid-19 ini, menurut Bupati Wily ada dua skema yakni penanganan kesehatan serta penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Dikatakan penanganan dampak sosial dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu adalah bantuan seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari sumber dana DAU juga akan dialokasikan untuk bantuan dampak ekonominya dengan kategori penerima bantuan lebih spesifik.

Ia mencontohkan, penerima bantuan dampak ekonomi adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti tukang ojek, usaha transportasi lokal (oto ojek), penenun, usaha tahu tempe, usaha bengkel tambal ban dan usaha ternak ayam.

Dikatakan masyarakat yang menjalani usaha didata lagi untuk siap menerima bantuan dampak ekonomi. Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan lalu dikirim ke Kabupaten untuk diverifikasi. Bantuan yang diberikan bisa berupa uang bisa juga berupa barang.

” Pemerintah bantu seperti kelompok penenun dibantu benang,” jelasnya.

Menurut Willy pemerintah desa dan kelurahan diminta untuk mendata lagi masyarakat yang menjalani usaha kecil dan menengah yang mengalami dampak ekonomi akibat covid-19. Selain pemerintah desa/kelurahan, juga meminta relawan covid-19 untuk membantu pemerintah dalam mendata keluarga terdampak secara ekonomi.

Data keluarga tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten melalui dinas teknis. Tujuannya, dinas teknis bisa melakukan verifikasi secara cermat sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan. (Ren/ Gio)

Baca Juga:  Wakil Bupati TTU: Spritualitas Pemuda Katolik dan Ajaran Sosial Gereja Sebagai Basis Nafas Gerakan
  • Bagikan
error: Content is protected !!