Bupati Malaka Berkantor di Kupang, Begini Komentar Pengamat Hukum

  • Bagikan

TimorBerita.Kupang – Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran,Mph di kabarkan belum berkantor pasca berakhir ijin cuti kampanye Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

Bupati Malaka lebih memilih melakukan pelayanan di rumah tinggalnya di RSS Baumata Kupang. Dikabarkan terhitung sejak selesai cuti kampanye pada 5 Desember lalu, hingga Rabu (3/2/2021) Bupati Malaka belum berkantor.

Bahkan rapat pemerintah usulan pemberhentian Bupati Malaka masa periode 2016 – 2021 juga digelar di Kupang Hotel milik Bupati Stef Bria Seran (SBS).

Rapat dan konsultasi sesuai undangan yang di teken Sekda Malaka, Donatus Bere digelar Selasa 26 Januari 2021, pukul 08.00 wita, bertempat di Hotel Chrysant & Resort Kupang.

Rapat dihadiri 9 orang undangan diantaranya Staf Ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM, Sekda Malaka dan sejumlah pimpinan OPD terkait lingkup Pemkab Malaka.

Baca Juga:  Tampil Memukau di Rinhat, Simon Nahak Gunakan Dawan

Menanggapi sikap Bupati Malaka, Pengamat Hukum Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, SH, M.Hum berpendapat bahwa bila benar Bupati Malaka sudah selesai cuti tapi belum masuk berkantor tentunya sangat disayangkan.

Apalagi menggelar rapat pemerintahan berlangsung di Kupang rumah tinggal Bupati Malaka.

Jika benar seperti itu tentunya ini termasuk tindakan menyalahi aturan. Selain itu tidak efektif karena terjadi pemborosan anggaran. Ada mobilitas orang dari Kabupaten Malaka ke Kupang, apalagi dalam jumlah banyak dan jarak tempuh jauh.

“Sangat kasian kalau gelar rapat di Kupang. Ini menghabiskan anggaran, kasian rakyat. Apakah di Malaka tidak ada kantor atau ruangan yang besar untuk menampung untuk rapat,” ujar Yohanes yang akrab di sapa John Tuba Helan.

Baca Juga:  Staf Lapor Bupati, Malaka Belum Ada RPH dan Gudang Cadangan Pangan

Seharusnya, kata Tuba Helan DPRD sebagai Wakil rakyat yang mejalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan harus mengambil langkah untuk memanggil Bupati mempertanyakan soal tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Daerah.

Artinya hak dan kewajiban harus di jalankan, haknya di penuhi tetapi kewajiban untuk melayani masyarakat harus berjalan.

Menurutnya pemimpin terpanggil untuk melayani masyarakat. Jadi pelayanan itu harus di jalankan sungguh-sungguh sesuai aturan sehingga masyarakat tidak kesulitan. Sebagai kepala daerah tidak boleh meninggal tugas dan tanggung jawab.

Tuba Helan mengatakan apabila benar bahwa pasca pilkada, Bupati Malaka tidak berada di Malaka bahkan tidak berkantor, tentunya tindakan ini melanggar kode etik kedisiplinan.

Baca Juga:  Realisasi Insentif Para Fukun, DPRD Malaka Kaji Banding Pemda Jembrana

” Sebagai kepala daerah harus melayani masyarakat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore,” tandasnya.

Menurut Tuba Helan masa cuti Bupati sudah selesai sehingga seharusnya sudah kembali bekerja seperti semula. Atau mungkin masih ada urusan sengketa pilkada di MK sehingga tidak berada di Malaka dan tidak berkantor.

” Kalau ini di lalaikan berarti melanggar aturan sesuai perintah undang – undang pemerintah daerah,” tandasnya.

Sementara itu Bupati Malaka, dr. stefanus Bria Seran,M.Ph beberapa kali dikonfirmasi Rabu (3/2/2021) via whatsap dan telphone selulernya namun belum merespon. Hingga berita ini di turunkan. (Joka/ 04-TB.com)


Editor Giovanni Elias

  • Bagikan
error: Content is protected !!