Bupati Malaka Perintah Perketat Perbatasan, Batasi Aktifitas Sosial

  • Bagikan

Timor Berita.Betun || Bupati Malaka Simon Nahak, pemerintah kan untuk mengaktifkan pos penjagaan di wilayah perbatasan Negara Timor Leste,Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.

Penegasan Bupati Malaka untuk memperketat pos penjagaan di pintu masuk perbatasan di wilayah Malaka pasca meningkatnya angka positif Covid-19 belakangan ini.

Bupati Malaka Simon Nahak meminta Polri, TNI, Tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjalin kerja sama, membangunĀ koordinasi agar bisa membatasi segala kegiatan yang melibatkan orang banyak orang. Pasca belakangan ini angka kasus Covid-19 terus meningkat.

Baca Juga:  Bupati dan Wabup Malaka Jalan Keliling Ajak Masyarakat Lawan Covid

“Hari ini saya instruksikan untuk membatasi aktivitas kegiatan sosial di seluruh wilayah Malaka.Segala bentuk pesta untuk sementara dihentikan karena berpotensi terjadinya klaster baru penyebaran covid-19,” tegas Bupati Simon Nahak pada peringatan HUT Bhayangkara ke-75 Kamis (1/7/2021).

Bupati Malaka menginstruksikan agar segala kegiatan kumpul bersama seperti pesta pernikahan, sambut baru ataupun sejenisnya dihentikan sementara.

Baca Juga:  Masyarakat Mau Berobat Cukup Tunjukan Kartu Malaka Sehat

“Saya juga minta kepada lembaga yang berwenang untuk tidak mengumpulkan banyak orang dan harus dibatasi jumlahnya,” tegasnya.

Kemudian khusus untuk kegiatan adat, Bupati Simon tegaskan bahwa tidak boleh lebih dari 10 orang dan setelah seremonial adat langsung bubar karena varian baru ini sangat berbahaya.

Bupati Simon juga berharap semua masyarakat untuk mendukung program vaksinasi di Malaka.Bupati Simon juga berharap semua masyarakat untuk mendukung program vaksinasi di Malaka.

Baca Juga:  Bupati Jember Terima Honor Kematian Covid Rp 70 Juta

Bupati Simon menegaskan instruksi tersebut disampaikan sehingga masyarakat harus lebih tertib, taat dan patuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas.

Selain itu, di minta agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyediakan disinfektan dan wajib melakukan penyemprotan di ruangan-ruangan tempat beraktivitas. (Vigal/C6)

  • Bagikan
error: Content is protected !!