Bupati Malaka Rekomendasi, Kejari Belu Eksekusi Batas 60 Hari

  • Bagikan

Timor Berita. Atambua || Kejaksaan Negeri Belu, melakukan rapat klarifikasi bersama 12 Kepala Desa yang diduga menyelewengkan dana desa. Temuan ini sesuai audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Malaka.

Rapat klarifikasi ini dipimpin oleh Kajari Belu, Alfons G. Loemau yang berlangsung di aula Kantor Kejaksaan Negeri Belu, Jumat (4/6/21) siang.

Turut hadir Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agustinus Nahak dan Kepala Bagian Hukum Gregorius Fatin.

Dalam rapat klarifikasi, pihak Kejari memberikan waktu kepada 12 Kepala Desa yang terindikasi menyelewengkan Dana Desa (DD), untuk segera mengembalikan kerugian negara.

Baca Juga:  Kasus Tanah Labuan Bajo, Penyidik Tipidsus Kejati NTT Temukan Aliran Miliaran Rupiah

Kepala Kejaksaan Negeri Belu (Kajari) Alfons G. Loemau melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Belu, A. Saepulloh mengatakan pihaknya memberikan kesempatan 60 hari kedepan untuk segera dikembalikan.

” Kita masih berikan ruang untuk pengembalian. Kita serahkan Inspektorat Malaka yang tangani untuk kembalikan kerugian negara,” ujarnya.

Saepulloh menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Inspektorat terkait pengembalian kerugian negara. Bila tidak akan ditindaklanjuti proses hukum.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki kepada wartawan menjelaskan klarifikasi LHP temuan dana desa bersama Kejari Belu merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Bupati Malaka. Hasilnya Kejari Belu masih memberikan kesempatan kepada 12 desa untuk segera dikembalikan kerugian negara sesuai audit LHP Inspektorat.

Baca Juga:  Realisasi Belanja Daerah TTU Tahun 2021 Baru 16, 27%

Lanjut Remigius pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejari Belu terkait hasil temuan pemeriksaan dan pengembalian uang negara. Pihaknya sudah komitmen untuk kawal pengembalian kerugian dalam waktu 60 hari sesuai perintah Kejari Belu.

” Kita akan kawal serius pengembalian kerugian untuk 12 desa ini. Kami hanya menerima bukti penyetoran dan selanjutnya akan dilaporkan ke kejaksaan. Berapa jumlah desa yang sudah kembalikan dengan besaran nilai uang yang disetor,” tandas Remigius.

Baca Juga:  Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas Prioritas DPR

Berikut rincikan nilai kerugian yang dirilis Kejari Belu;

  1. Desa Babotin
    sebesar Rp 90.178.0899
  2. Desa Lakulo Rp
    109.138.100
  3. Desa Wesley Rp 125. 972.605
  4. Desa Tafuli
    Rp 138.269.760

5

  1. Desa Lamudur
    Rp 166.076.075
  2. Desa Manumuti Silole
    Rp 172.990
  3. Desa Naiusu
    Rp 217.215.500

8

  1. Desa Naas
    Rp 241.318.800

9

  1. Desa Alala
    Rp 242.627.178

10

  1. Desa Maktihan
    Rp 234.659.855

11

  1. Desa Raiulun
    Rp 525. 253.442
  2. Desa Kereana Rp 172. 000.000

(Vigal/ Gio)

  • Bagikan