Cegah Ketimpangan Sosial Pilih Pemimpin Yang Tahu Adat Wese – Wehali

  • Bagikan

BETUN,Timorberita.com – Pasangan calon (paslon) Bupati, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Louise Lucky Taolin, S. Sos tagline Paket SN-KT, melakukan kampanye di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Senin (5/10/2020).

Ketua DPD Partai Perindo Malaka, Yulius Klau dalam orasi kampanyenya mengatakan pernyataan bahwa Wakil Bupati tidak punya kuasa sangat merendahkan harkat dan martabat orang Malaka. Karena orang Malaka membutuhkan pemimpin bupati dan wakil bupati untuk menjamin kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Yulius Klau mengatakan sangat kesal dengan pernyataan bahwa wakil bupati tidak punya kuasa yang beredar luas. Tanpa menyebut siapa yang membuat pernyataan, Yulius mengatakan bupati dan wakil bupati itu representasi dari masyarakat.

Baca Juga:  Infrastruktur Jalan Dapil III Berlubang, Simon Daulat Kim Taolin Tangani

“Kalau ada yang menyebut wakil bupati tidak punya kuasa, maka sama dengan tidak menghormati martabat orang Malaka umumnya. Dan “orang pegunungan” khususnya di Pilkada Malaka,” sebut Yulius.

Dijelaskan, pernyataan itu bisa menimbulkan kecemasan akan perjalanan roda pemerintahan dan pembangunan. Sehingga  kedepan roda pembangunan bergulir tidak seimbang dan tidak merata.

Baca Juga:  Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Mempermudah Masyarakat Membuka Usaha

“Kita harus buka mata untuk pilih pemimpin yang peduli kepentingan rakayat dengan menjujung tinggi adat Wese – Wehali,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Tokoh Pemuda asal Kecamatan Kobalima Timur, Egidius Atok dalam orasinya mengatakan adanya perilaku dan kepentingan politik yang mengesampingkan kepentingan rakyat.

“Dalam Pilkada Malaka bisa saja akan terjadi politik dinasti bukan dinasti politik. Untuk Malaka yang berubah dan sejahtera,”sebut mantan Presidium PMKRI Kupang ini.

Baca Juga:  Menangis Kesakitan Sis PSI Kesal Terkena Hujan Batu Depan Rumah Jabatan Bupati Malaka

Untuk itu Egidius mengajak warga Malaka untuk memilih bupati dan wakil bupati yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan pemerintah ke depan.

Sementara  Ketua Tim Keluarga Paket SN-KT, Eduardus Klau dalam orasinya mengatakan, jangan sampai ada kerapuhan dalam pembangunan dan pemerintahan. Kerapuhan itu ada manakala bisa terjadi kehilangan uang negara dalam jumlah miliran rupiah.

“Kalau ada korupsi, hukum punya ranah. Tapi, perlu selamatkan uang rakyat supaya masyarakat sejahtera,” tambah Eduardus.(Joka)

 

  • Bagikan
error: Content is protected !!