Dana BLT “Disunat” Warga Adukan Kades Fatubaa

  • Bagikan

TimorBerita. Atambua || Warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana Covid 19 di Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupatena Belu, terpaksa mengadukan Kepala Desa (Kades) Fatubaa, EMK.

Pemotongan dana BLT Covid-19 terungkap setelah para korban mengadu kepada Anggota Fraksi Gerindra DPRD Belu Agustinho Pinto. Dana BLT yang disunat sebesar Rp 200.OOO dari total Rp 300.000 peranggota. Alasan pemotongan untuk biaya administrasi penerbitan dokumen KTP dan Kartu Keluarga.

Anggota DPRD Agustinho Pinto, Minggu (30/5) kesal terhadap sikap Kades yang tega memotong hak warga penerima manfaat. Dana BLT menjadi haknya penerima dan bukan untuk aparatur desa ataupun alasan lain sehingga harus disunat.

Menurut Agustinho sesuai informasi yang didapat Dana BLT Covid-19 bersumber dari ADD Fatubaa tahun 2021 pencairan tahap I pada Januari dibagikan kepada warga pada Kamis 27 Mei 2021. Tetapi saat dibagikan kepada penerima manfaat langsung dipotong Rp 200.000.

Baca Juga:  Kasus PD Mutis Jaya, Lambertus dan Dimitris Divonis 4 Tahun

Dikatakan pemotongan dana BLT yang dilakukan oleh oknum aparatur desa atas perintah Kades. Alasannya untuk pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belu.

” Saya dapat laporan dari warga bahwa dana bantuan BLT di potong oleh pamong Luis atas perintah Kades. Malam itu juga saya telphone Kadis Capilduk untuk tanyakan kebenarannya. Apakah betul ada biaya administrasi urus KTP dan KK. Tetapi jawaban Kadis tidak ada perintah dan tidak ada biaya untuk urus KK dan KTP,” tandas Agustinho.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Belu ini menuturkan malam itu Jumat, 28 Mei 2021, Kadis Dukcapil turun ke lokasi mendatangi rumah Kades Fatubaa, untuk memastikan kebenaran pengaduan warga. Tetapi saat diklarifikasi Kades mengelak sehingga dirinya langsung mendatangi rumah penerima bantuan untuk menanyakan kepastian pemotongan dana BLT Covid.

Baca Juga:  Siswi Tidak Disertakan Dalam UAS, Wakil Bupati TTU Langsung Datangi Sekolah

” Saat saya turun Pamong Luis yang diperintah Kades untuk potong bantuan sementara turun ke warga penerima untuk kembalikan uang warga yang dipotong. Saya langsung tangkap basah tepatnya di Posyandu,” tandas Agustinho.

Melihat praktek yang dilakukan aparatur desa menyalahi aturan dan diduga menjadi kebiasaan praktik di desa sehingga sepulang dari Desa, malam itu juga langsung mendatangi kediaman Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleseren. Ia meminta Wabup untuk mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan Kades dan aparat Desa Fatubaa.

Lanjutan Agustinho, Wakil Bupati pun merespon saat itu juga perintahkan Asisten I Sekda Belu, dan sejumlah Pimpinan OPD dan Camat Tasifeto Timur untuk turun ke lokasi keesokan harinya untuk dilakukan klarifikasi bersama Kades dan warga penerima bantuan.

Baca Juga:  Kapolri Tindak Tegas Kapolda & Kapolres Lamban Eksekusi Premanisme

” Hasilnya kemarin (Sabtu-red) kita turun klarifikasi di kantor Desa. Kepala Desa mengakui memotong dana BLT yang diterima warga,” sebut Agustino.

Ia menuturkan pertemuan klarifikasi di kantor Desa Fatubaa juga dihadiri Anggota DPRD Belu, Edmundus Nuak, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Langkah penyelesaiannya masalah pemotongan dana BLT akan diproses sanksi adat dari Kades kepada warga yang dananya dipotong.

Meski begitu Agustinho yang juga Sekretaris Gerinda Belu menegaskan perbuatan Kades dan oknum aparatur Desa Fatubaa, tidak bisa dikenakan sanksi adat tetapi harus diproses secara hukum sehingga menjadi efek jerah.

Perbuatan Kades dan oknum aparatur harus ditelusuri dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena masuk kategori tindakan korupsi.

Sementara, Kepala Desa Fatubaa EMK, saat dikonfirmasi Senin (31/5/2021) belum merespon. Sejumlah panggilan dan pesan whatsupp belum dibalas. ( Ren)

  • Bagikan