Dana Desa Bukan Untuk Kelompok Kriminal Bersenjata

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta || Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berada di Papua, tidak berhak mendapat Dana Desa. Dana Desa dimanfaatkan untuk kepentingan desa, bukan untuk organisasi kriminal atau separatis bersenjata seperti KKB.

” Mereka tidak punya hak mendapatkan Dana Desa,” tandas Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi di Jakarta, Senin, (15/3/2021).

Penegasan pemerintah pusat itu terkait peristiwa penyanderaan pesawat perintis milik Susi Air di Kabupaten Puncak, Papua oleh KKB, pekan lalu.
Sehingga diharapkan pemanfaatan dana desa harus tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan desa.

Baca Juga:  BK DPRD Belu Periksa Oknum Anggota Fraksi Gerindra

Menurut Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi dana desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

“Misalnya dana desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta. Kemudian digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp 168 juta,” ujarnya.

Baca Juga:  Pasien Sembuh Corona Jadi Duta, Tekan Angka Kematian

Selain itu penggunaan lain untuk peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Budi menyayangkan peristiwa penyanderaan oleh KKB tersebut. Ia berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB.

“Sangat tidak pantas. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan keamanan dan hukum,” tandas Budi.

Baca Juga:  Eksepsi Jonas Salean di Tolak, Pekan Depan Pemeriksaan Saksi

Sebelumnya, KKB telah melakukan penyanderaan pada Jumat, 12 Maret 2021 lalu. Anggota KKB kecewa dengan Kepala Kampung setempat yang tidak memberikan dana bantuan desa untuk mendukung aksi mereka. (mbsnews/Azk)

editor Azka Gerardus

  • Bagikan