Datangi DPRD TTU, Warga Minta Copot Plt Kades Noenasi

  • Bagikan

TimorBerita.Kefamenanu || Sejumlah masyarakat desa Noenasi Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meminta untuk segera mencopot Marianus S. Tuames dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Noenasi.

Marianus dinilai dalam menjalankan roda pemerintahan desa sejak 2017 tidak transparan dan tidak melibatkan BPD maupun elemen masyarakat lainnya.

Permintaan tersebut dituangkan dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada ketua DPRD TTU tertanggal 13 April 2017 dan ditandatangani oleh 41 orang.

Baca Juga:  Dukung Program Perumahan Warga, DPRD TTU Minta Anggaran Dinaikan

Disaksikan media ini, Jumat (16/4/2021) perwakilan masyarakat, Adelbertus Kolo, warga Noenasi menghantar surat tersebut ke DPRD TTU dan diterima oleh anggota DPRD TTU, Hilarius Ato.

Saat itu, semua pimpinan dan anggota sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Anggota DPRD TTU, Hilarius Ato, kepada utusan masyarakat Noenasi bahwa akan meneruskan surat tersebut kepada pimpinan DPRD TTU.

“Nanti keputusan seperti apa, kita tunggu saja. Apakah kami ke lapangan atau tidak semua kita serahkan ke pimpinan DPRD. Tapi yang jelas pasti ditindaklanjuti,” ujar Hila saat menemui delegasi di di gedung DPRD TTU.

Baca Juga:  Finish KPU Tetapkan Hasil Suara Pilkada TTU, Begini Perolehannya

Sementara Adelbertus Kolo, kepada TimorBerita.com menuturkan, sejak tahun 2017 Plt. Kades dalam kepemimpinannya tidak terbuka. Tata kelola pemerintahan desa cendrung mengabaikan perencanaan dan penganggaran desa yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa.

“Musyawarah dengan BPD lain, nanti dia laksanakan lain dan cenderung untuk menguntungkan aparat desa tertentu saja,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada DPRD, yang intinya meminta pemerintah daerah untuk segera mencopot plt kades, karena dinilai pemerintahannya tidak membawa keuntungan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Arif Talan Bantu Perbaiki Jalan Rakyat

Dikatakan fakta yang terjadi Plt bekerja hanya untuk untuk kepentingan pribadi dan sejumlah aparat desa.

“Ya, ada banyak masalah. Banyak ketimpangan yang dilakukan plt kades,” ujarnya. (deo/dk)

  • Bagikan