Desa Sejahtera Janji PNS “Dibuang” Dikembalikan, Tenaga Kotrak Terima Haknya Awal Tahun

  • Bagikan

Timorberita. Kefamenanu –Paket Desa Sejahtera, pasangan calon  Bupati dan wakil Bupati TTU, Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi, berkomitmen untuk menata birokrasi yang tepat.

Dua sosok ini yang memiliki latarbelakang birokrasi tulen meyakini kepemimpinannya akan jauh lebih nyaman dan sejuk untuk menata birokrasi dan pelayanan pemerintahan yang baru.

Terbukti dalam kampanye di beberapa titik pada sejumlah kecamatan di wilayah TTU kepada simpatisan dan pendukung fanatiknya, paket Desa Sejahtera menjanjikan jika rakyat memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk memimpin Kabupaten TTU. Maka langkah yang dilakukan adalah penataan birokrasi, mengembalikan PNS akibat dimutasi dipisahkan dari keluarganya.

Bahkan Paket ini menjamin tidak ada unsur balas dendam dalam penataan birokrasi di Kabupaten TTU

Baca Juga:  Bupati TTU Terpilih, Imbau Pawai Kemenangan Dibatalkan

Alasan menurut paslon Nomor Urut 3 ini, PNS yang jauh dari keluarga tentu berpengaruh terhadap kinerja PNS  tersebut juga mutasi yang jauh di pelosok berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga yang bersangkutan.

Selain itu, Paslon Nomor 3 ini juga menjanjikan bagi para Tenaga Kontrak untuk menerima SK pada awal tahun anggaran yakni Januari atau Februari, sehingga memungkinkan para tenaga kontrak menerima honor selambat-lambatnya Februari dan Maret.

Pertimbangannya, Tenaga Kontrak dihitung satu tahun anggaran dengan kewajiban yang sama dengan PNS. Dan pengabdiannya juga sama seperti ASN lain, sehingga haknya tidak perlu diperlu diperhambat.

“Mereka ini mengabdi sama seperti PNS, kalau mereka terima honor diawal tahun maka kinerjanya pastinya lebih baik. Jadi bukan diakhir tahun, atau di saat ada momentum politik. Kalau saya dan pak Eus, jamin Tenaga Kontrak atau pun PNS tidak akan dijanjikan sebagai alat poltik untuk kepentingan saya secara pribadi, ” tegasanya mantan Kadis Pendidikan TTU ini.

Baca Juga:  Wakil Bupati TTU: Spritualitas Pemuda Katolik dan Ajaran Sosial Gereja Sebagai Basis Nafas Gerakan

Dijelaskan kepada massa pendukungnya dalam kegiatan kampanye baik di wilayah Biboki,  Insana Barat,  Insana Tengah dan Noemuti,  calon Bupati  Drs. Juandi David mengatakan,  penataan birokrasi  akan disesuaikan dengan regulasi yang ada dan diutamakan pada penilaian kebutuhan dan peningkatan kinerja.

“Penataan PNS  benar- benar  lebih diutamakan kepada peningkatan kinerja sesuai kapasitas yang dimiliki. Bukan karena faktor suka atau tidak suka. Aparatur harus tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya,” tegas mantan Kadis Pemerintahan Masyarakat Desa  TTU ini.

Baca Juga:  Ribuan Massa Hadiri Deklarasi, Fresh Tepat Untuk TTU

Selain itu, dalam penempatan  atau distribusi PNS terutama guru di sekolah –sekolah disesuaikan dengan kebutuhan. Penyebarannya secara merata, adil dan kenyamanan keluarga patut diperhitungkan.

Diharapkan dengan distribusi guru secara merata tersebut, dapat membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah dan mutu pendidikan di sekolah secara merata.

“Guru PNS tidak boleh menumpuk pada satu sekolah, tetapi juga tidak memisahkan guru dari keluarganya. Sehigga guru tersebut bisa sejahtera dalam melaksanakan tugas penabdian di sekolah,” tegasnya.  (Rey d/Gio)

  • Bagikan