Diamkan Hasil Audit, Ketua Araksi NTT Ancam Lapor Remigius Leki Ke Polda NTT

  • Bagikan

Timor Berita. Betun || Ketua Aliansi Anti Korupsi (Araksi) Nusa Tenggara Timur, Alfred Baun, SH mengancam akan memproses hukum Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki.

Alfred menuturkan segera melaporkan Remigius Ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) karena dinilai menyembunyikan hasil audit selama lima tahun.

Sebab Alfred Baun menilai Kinerja Inspektorat Kabupaten Malaka di nilai tidak berhasil dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara di wilayah Malaka.

“Besok saya akan laporakn Kepala Inspektorat ke Polda NTT. Saya lapor karena menyembunyikan hasil audit selama 5 tahun senilai Rp 8 miliar lebih. tegas Ketua Araksi NTT ini.

Alfred Baun menambahkan bahwa Kepala Inspektorat Remigius Leki baru menyadari kalau Araksi NTT sudah satu minggu beroperasi di Malaka.

“Beliau mengklaim diri sebagai auditur tapi mana hasilnya. Saya minta Inspektorat beberkan hasil audit 5 tahun belakangan ini,” tegas Alfred.

Lanjut Alfred selama ini lembaga Araksi NTT gunakan uang sendiri dan tidak gunakan uang negara sehingga Remigius tidak bisa ukur kinerja Araksi yang selama ini sudah lakukan untuk kepentingan umum selamatkan begitu besar keuangan negara yang disalah gunakan oknum tertentu.

Alfred menambahkan Araksi benar tidak ada kerja sama MoU apapun dengan Pemerintah Kabupaten Malaka soal audit, dan itu pengakuan Inspektorat, sesuai pernyataan inspektur Remigius Leki.

Lanjut Alfred, sebelumnya Araksi NTT telah diminta oleh Pemerintah Daerah untuk mengajukan surat agar dilakukan MoU terkait program 100 hari audit masalah korupsi di daerah. Araksi sudah sampaikan surat tapi belum ada jawabaan untuk Araksi.

Baca Juga:  Tanpa Proposal SMAN Lurasik TTU Dapat Kejutan Dari PT. XL Axiata

Meski begitu Araksi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi Araksi dan bukan karena MoU. Araksi melakukan pekerjaan berdasarkan informasi, keinginan dan kemauan dari masyarakat, tanpa diminta persetujuan dari Pemerintah Daerah.

” Fungsi dari Araksi itu sendiri adalah untuk pencegahaan dan melakukan audit hasil terkait apapun yang kita dapat dan kemudian kita simpulkan dan kita bawah ke APH Jaksa dan Polisi, itu tugas kita sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kita dan izin Menkumham,” tegas Alfred.

Menurut Alfred, Pihaknya sudah lakukan hal ini sejak tahun 2014 sampai saat ini, hanya di Kabupaten Malaka saja yang baru kaget. Ia mencontohkan seperti masalah Bawang Merah, Inspektorat seolah kaget. Masalah Bawang merah kerugian negara mencapai Rp 4,9 M, masalah itik nilai Rp 500 M yang sudah dikembalikan ke Pemerintah. Apakah Inspektorat kaget atau tidak.

” Pertanyaan apakah bukannya itu kerja Araksi mengembalikan kerugian negara, Kaget tidak kantor DPRD sudah dilanjutkan pekerjaan setelah Araksi melakukan laporan dengan dugaan Rp 7, 5 Miliar dan sudah kerja kembali termasuk seluruh dana desa yang ramai-ramai dikembalikan,” tandas Alfred.

Sekedar informasi, hasil investigasi yang dilakukan Araksi NTT di tujuh Desa yakni, Desa Bisesmus, Uabau,Oenaek, Naisau, Kapitanmeo dan Nauke Kusa. Hasilnya ditemukan dugaan penyalagunaan keuangan negara mencapai Rp 7 miliar lebih yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Belu.

Baca Juga:  Warga Io Kufeu Nilai Paket SN-KT Layak Pimpin Malaka

Terpisah, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Belu Michael A.F Tambunan saat dikonfirmasi mengatakan laporan Araksi NTT sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri Belu. Semua laporan atau pengaduan yang masuk tentunya di telaah terlebih dahulu. Apakah laporan tersebut memenuhi unsur atau tidak untuk di proses lanjut.

Laporan pengaduan harus disertai data pendukung atau bukti permulaan yang valid. Rencananya Kejaksaan akan memanggil pelapor untuk memaparkan laporannya tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Aliansi Anti Korupsi (Araksi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kecaman keras dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki.

Lembaga Araksi disorot oleh lembaga pengawas keuangan Kabupaten Malaka karena diduga bertindak sewenang diluar aturan yang terlampau jauh menjadi auditor keuangan.

Hal ini ditegaskan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka Remigius Leki pada Selasa (27/7/2021).

Remigius menegaskan bahwa Ketua Araksi NTT, Alfred Baun tidak punya wewenang untuk mengaudit 127 Desa yang ada di Kabupaten Malaka. Apalagi bertindak seolah lembaga auditor resmi negara sehingga bebas meminta dokumen seperti kwitansi pengeluaran.

Remigius menuturkan lembaganya merespon setelah melihat beredarnya video Araksi yang viral di sosial media belakangan ini yang nyaris adu mulut dengan sejumlah Kades hingga berujung laporan Polisi.

Remigius menegaskan bahwa dokumen kwitansi atau laporan keuangan itu adalah dokumen Negara yang tidak boleh diberikan kepada siapapun termasuk Kepada Araksi NTT.

Baca Juga:  Hotman Paris Salut Aksi Keluarga Akidi Tio Penyumbang Rp 2 Triliun

Terkecuali Kepada tim auditor Internal yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan BPK, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten. Juga pengawas eksternal yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

“Sampai dengan saat ini kami belum ada ikatan kerjasama berupa MOU dengan Araksi. Apa kewenangan Araksi itu sehingga harus tau sampai dokumen Negara,” kritik Remigius.

Remigius juga menjelaskan bahwa Pemerintah hanya bisa melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

Didalam undang- undang menjelaskan bahwa yang berhak melakukan audit terhadap keuangan Negara itu adalah APIP yaitu Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota dan BPKP. Sementara auditor external itu adalah APH, Polisi dan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Saya juga tidak tau. Araksi ini dia punya kewenangan sudah sampai dimana untuk mengaudit Dana Desa (DD) padahal ARAKSI itu lembaga LSM (swasta),” tegas Remigius.

Menurut Remigius, menjadi auditor itu harus memiliki keahlian dan terlatih dalam melakukan audit. Seperti di inspektorat, auditor-auditor itu telah dibekali dengan pengetahuan dan memiliki sertifikat untuk mengaudit baik di tingkat Desa, SSPD maupun di tingkat Kecamatan.

“Kami saja sekarang bertugas 10 hari di Desa, dan rasanya waktu itu tidak cukup. Sementara Araksi hanya satu hari saja sudah punya data yang valid. Kira-kira dia pake metode audit dari mana,” ungkapnya. (Viki Bria/Red)

  • Bagikan
error: Content is protected !!