Dimanakah Nurani Pemimpin, Kebaikan Untuk Rakyat Bukan Gerbong Elit Tertentu

  • Bagikan

LEADERSHIP diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader/Team work atau kerja sama, pemimpin kelompok yang memahami apa yg menjadi tangung jawab, kepemimpinnya, yang menyelami kondisi masyarakat.

Menjadi pemimpin harus mampu meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tangung jawab seorang pemimpin, pemimpin memilih apa yang semestinya ia lakukan.

Dengan kekuasaan pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahannya (Thoha) bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai prilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana caranya mengunakan kekuasaan.

Menilisik dari beberapa informasi dan peristiwa yang terkait, euforia politik yang terjadi saat ini kian memanas, serta menyita banyak perhatian public. Terkait dengan beberapa statement elit, seolah-olah sangat menunjukan eksistensi dan elektabilitas terhadap penurunan nilai kepemimpinan, karakter-karakter pemimpin yang otoriter, totaliter dictaktor, super power.

Disinilah banyak memicu perhatian dan sangat kontradiksi dengan pendidikan politik sesungguhnya, dan ini akan semakin memberi keleluasaan kepada lahirnya dinasti politik yang berkepanjangan. Sangat di sayangkan kepentingan diri kepentingan elit sudah beravaliasi dengan dinasti politik yang dimana akan melahirkan bayi oligarki, kultus akan terbentuk seketika tradisi akan dibiarkan…?? Perlu diingat bahwa resiko ketika berada dalam suatu “maqom”rezim.

Kita kembali kepada para penjilat kekuasaan sebaiknya menimbang dulu perasaan masyarakat atau rakyat jangan hanya sekedar memikirkan karir dan uang. Domain dari pernyataan pemimpin tersebut sangat elitisme, slogan dari prilaku pemimpin dan introspeksi statement terindentik dengan politik despotik. (Ralf Dahrendorf) mengatakan bahwa munculnya konflik sosial di semua lini karena perbedaan distribusi otoritas.

Otoritas atau kekuasaan selama ini sering menjadi penentu utama. Konflik individu dan kelompok. Model distribusi otoritas yang paling menarik untuk di review adalah perpaduan yang tidak seimbang antara model fungsional keseimbangan dengan konflik meski tidak disadari. Dalam bukunya Constitutional goverment and demokrasy: The ory and practice in europe and america.

Baca Juga:  Hasil Pleno Kecamatan Simon Nahak-Kim Taolin Unggul 984 Suara

Carl J. D Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama Rechtsstaat atau Contitutional State sebagaimana dikutip dari Mariam Budiarjo tokoh lainnya yang berperan dalam istilah (Rechstaat) mempunyai empat unsur:
1.hak asasi manusia.2.pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hal-hal.
3.pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4.peradilan administrasi dalam perselisihan.

Albert Venn Dicey dalam magnum opus-nya introduction to the law of the constitution yang memperkenalkan istilah The Rule Of Law yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum. Menurut dicey ada tiga unsur fundamental dalam rule of law:

1.Supremasi dan aturan hukum tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seorang hanya boleh dihukum kalau melangar hukum.

2.Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum,petunjuk ini berlaku dalam masyrakat ataupun pejabat.

3.Terjaminnya hak asasi manusia,serta keputusan pengadilan.

Sejauh ini kita harus menyadari bahwa negara indonesia adalah negara hukum (reshstaat) dan demokrasi.Kita telah mengadopsi trias politika montesqiu yakni division of power, separation of power, distribution of power, dan  allocation of power adalah pembagian kekuasaan yang artinya lembaga negara lain memiliki koordinasi dan hubungan contoh:eksekutif, legislatif, yudikatif.

Domain kita sangat jelas sesuai hirarki regulasi yang berlaku di NKRI. Setiap masyarakat kelompok dan individual harus sadar akan asas ketaatan.

Jangan membangun gerbong pemahaman yang dangkal agar masyarakat menertawai diri sendiri…..sebagaimana pemimpin yang baik mampu mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini.

Sedikit kita melihat gambaran tentang tata urutan perundang-undangan:
1. UUD RI Tahun 1945.
2.Undang – Undang (UU/Pe raturan Pemerintah Pengganti UU Perpu)

3.Peraturan Pemerintah (PP)

  1. Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Lembaga Negara atau Organ / Badan Negara yang dianggap sederajat dengan Presiden Peraturan Kepala BPK, Peraturan BI, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi Peraturan Komisi Yudicial.
  2. Peraturan Daerah Provinsi.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten
  4. Peraturan Desa
Baca Juga:  Mau Tau 12 Duta Besar RI Dilantik Presiden Jokowi

Dari pandangan saya berdasarkan konsep-konsep diatas setidaknya kita sudah bisa menyadari dan memahami fungsi dan peran lembaga negara berdasarkan tugas pokok yang dimiliki. Kajian tersebut sangat memberi kontribusi positif dalam pandangan kita terkait kekuasaan dan kepemimpinan. Setiap kita manusia yang terlahir ke bumi pertiwi ini, didalam dinamika politik kehidupan kita ditakdirkan untuk berkuasa.

Berbagai cara akan kita lakukan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Mulai dari cara yang halal dan cara yang tidak halal akan dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekuasaan itu. Perebutan kekuasaan itu bisa kita lihat sendiri dalam Kontestasi Politik Lokal kita sejauh ini. Menurut pandangan Abraham Linchon (1809-1865)  Mantan Presiden Ke-16 Amerika Serikat melihat kekuasaan itu sebagai suatu medium untuk menguji watak seseorang. Beliau berpendapat bahwa hampir semua orang bisa kuat dalam  penderitaan .

Namun jika untuk menguji watak seseorang itu berilah ia sebuah kekuasaan. Sebuah kekuasaan dapat mengubah seseorang , seperti halnya, dulunya ia seseorang yang lumayan pendiam. Tapi untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, dia bepura -pura jadi garang dan mendekatkan dirinya untuk masyarakat guna mendapatkan simpati dari masyarakat.

Acap kali untuk memperebutkan kekuasaan ini yang bertarung sering berujung pada ketidak harmonisan.Nah dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang beliau harus mampu untuk merealisasikan berbagai terobosan yang dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat, yang mana yang berkuasa (Pemimpin) harus mampu untuk menjembatani keinginan kita bersama, yaitu keinginan yang revolusioner, dimana perubahan akan nampak dalam segala aspek kehidupan.

Tanpa ada kekuasaan, pihaknya memohon kepada pemerintah supaya menegakkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika kekuasaan dipegangnya maka kebaikan dapat ditegakkan sendiri.

Tapi nyatanya kekuasaan itu sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, mereka acap kali melakukan tindakan-tindakan  korupsi, mereka tidak memikirkan nasib  rakyat kecil , mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya  atau golongannya ketimbang mementingkan  masyarakat.

Baca Juga:  Calon Pemimpin Dan Politik Sirih Pinang

Demokrasi hanyalah sebatas jalan untuk yang berkuasa  mengeruk harta demi kroni dan keluarganya. Padahal supaya mereka bisa memiliki kekuasaan kan karena adanya masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada mereka, supaya nasib rakyat bisa diubah kearah yang lebih bagus lagi.

Tapi nyatanya …ya sudahlahh. Dan dengan melakukan hal semacam itu mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Dulu Dari atas panggung bicara manis -manis tapi dibawah meja menghisap sampai habis.

Citra negatif terhadap terhadapa pemimpin mulai bermunculan karena dominasi kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang hanya bermuara pada kepentingan diri dan kelompok, yang semakin mengkristal manakala bibit konflik pemimpin dan kekuasaan mulai merajalelah terus tumbuh membesar dan rakyat terus disuguhi tontonan gratis karena dominasi elit yang terus membias karena faktor kepemimpinan dan kelompok.

Saatnya dikembalikan pada esensi dasarnya yaitu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, karena esensi pemimpin adalah bagaimana mengelola seni keserbamungkinan dalam menyikapi realita kehidupan menuju ke arah yang lebih baik.

Citra -citra negative tentang pemimpin yang jauh dari semangat kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah asal ada keinginan yang kuat dalam diri pemimpin dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan diri serta kelompok yang besar.

Kesejahteraan rakyat haruslah menjadi muara perjuangan seluruh para pemimpin dibelahan dunia mana pun.Jadi gaya kekuasaan (kepemimpinan) yang tegas, bijaksana  dan jujur serta bertindak cepat, mungkin akan lebih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun sekecil apapun.

Pesan kepada para pemimpin rakyat mari pengaruhi rakyat dengan data dan fakta bukan hanya sekedar berpuisi atau mengarang. Sebab Kekuasaan kepemimpinan manfaatnya untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau elit tertentu. (Penulis pegiat demokrasi tinggal di kampung)

  • Bagikan
error: Content is protected !!