Dokumen Perda RPJMD TTU Disorot Cipayung, Ini Klarifikasi Bupati

  • Bagikan

TimorBerita,Kefamenanu – Bupati TTU David Juandi menegaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2021 tetang RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 2021-2026 sudah sesuai ketentuan dan regulasi.

Hasil Perda RPJMD TTU sudah sesuai regulasi sistim perundangan-undangan yang berlaku. Jadi tidak benar dokumen Perda RPJMD TTU dibilang cacat hukum.

Hal ini disampaikan Bupati TTU David Juandi di hadapan para jurnalis dalam temu pers yang digelar di Lantai 2 Kantor Bupati TTU, Selasa 9 November 2021.

Baca Juga:  Wabup Belu Imbau Hilangkan Ego Institusi, Tunjukan Etika dan Integritas ASN

Hadir konfrensi pers Plt. Sekda Fransiskus Fay, Kepala Balitbangda TTU, Zalvator Lake, dan sejumlah pimpinan OPD Setda TTU.

Klarifikasi Bupati TTU terkait aksi tiga organisasi Cipayung (PMKRI, GMNI, GMKI) pada Sabtu 29 Oktober 2021 lalu terkait penetapan Perda RPJMD TTU. Para aktifis menilai bahwa Perda RPJMD catat hukum karena tidak menyertakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga:  Covid-19, Angka Kemiskinan TTU Bertambah

Bupati Juandi Bupati TTU, menjelaskan setelah aksi massa Cipayung, pihaknya langsung membentuk tim konsultasi untuk melakukan komunikasi dan konslutasi dengan pemerintah provinsi terkait penilaian tersebut.

“Tim ini dipimpin oleh Plt Sekda Pak Frans Fay. Tim telah bekerja maksimal. Hasilnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan Perda tetang RPJMD TTU dinyatakan sesuai kententuan yang ada. Jadi tidak cacat hukum,” tegasnya sambil meminta Plt. Sekda TTU untuk memberikan penjelasan tambahan dan membacakan surat dari pemerintah Provinsi.

Baca Juga:  Program 100 Hari Berakhir, Bupati TTU Paparkan Hasilnya
  • Bagikan
error: Content is protected !!