Dokumen Perda RPJMD TTU Disorot Cipayung, Ini Klarifikasi Bupati

  • Bagikan

Sementara itu Plt. Sekda TTU, Fransiskus Fay, S.Pt sebelum membacakan Surat dari Pemprov NTT juga membenarkan penegasan bupati TTU.

Dijelaskan dalam komunikasi dan konsultasi dengan para pihak terkait di propinsi dimana ada beberapa kesimpulan terkait persoalan tersebut diantaranya dokumen RPJMD merupakan dokumen induk dari dokumen teknis lainnya.

Kedua; Dokumen Perda RPJMD TTU 2021-2026 telah terintegrasi secara jelas dengan dokumen tentang kajian issu lingkungan hidup yang termuat secara tegas dalam Perda RPJMD TTU bab IV.

Baca Juga:  Besok, Desa Sejahtera Deklarasi Ditargetkan 2000 Orang Hadir

“Kita bisa melihat secara jelas pada Bab IV yang mana tertera 21 isu lingkungan hidup baik secara global (dunia), nasional maupun daerah. Jadi antara dokumen RPJMD dengan Dokumen KLHS telah telah terintegrasi secara baik,” ungkap Frans.

Usai memberi penjelasan yang cukup tersistimatis, Plt Sekda TTU akhirnya membacakan surat Pemerintah Provinsi No BiJ.660/28/DLHK/2021 ? dengan perihal pegasan.

Baca Juga:  Tim Satgas Covid Bergerak, Bupati TTU Perintah Pintu Utama Diperketat

Dalam surat tersebut terdiri dari 3 poin yang menegaskan beberapa hal yakni Penyusunana KLHS wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.

Peraturan Pelaksananya Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2918 tentang pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Baca Juga:  Bupati Lantik "Pasukan" Tim Penggerak PKK TTU

Poin lainnya, KLHS yang tertuang dalam RPJMD TTU Tahun 2021-2026 akan dilakukan evaluasi pada saat perubahan RPJMD Kabupaten TTU.

Selain itu, pada poin terakhir ditegaskan, pembangunan di kabupaten TTU tetap berjalan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. (AmiK)

  • Bagikan