DPR Apresiasi Pemerintah Jadikan PLBN Kawasan Ekonomi Perbatasan

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta || Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. Sikap pemerintah mendapat apresiasi hangat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dukungan senayan itu melalui Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas DPR RI bersama Mendagri, Mendes PDTT, Menkop UKM, Menteri PUPR dan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Dalam kesimpulannya Dewan Perwakilan Rakyat memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Baca Juga:  Ansi Lema Kunjungi Kelompok KBR Noelbaki

” Dengan Inpres tersebut Dewan berkeyakinan dapat mempercepat pembangunan perbatasan, khususnya di tiga wilayah tersebut,” ujar Rachmat.

Rapat itu membahas terkait dengan agenda program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021.

Tak hanya itu, DPR RI juga meminta pembangunan dan perbatasan di tiga wilayah tersebut dapat dijadikan role model terhadap pembangunan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan lainnya.

Baca Juga:  Pilkada 2020 Sukses, DPR RI Apresiasi dan Beri Catatan

“Dalam pembangunan wilayah perbatasan, model pembangunan sebagaimana dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2021, tiga wilayah kawasan Aruk, Motaain dan Skouw dapat benar-benar menjadi role model, yang kemudian akan menjadi contoh pada pembangunan wilayah perbatasan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu DPR RI juga meminta, dalam percepatan dan implementasi Inpres tersebut, haruslah mengedepankan pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan pelibatan masyarakat secara aktif untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.

“Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan menjadi prioritas utama dalam pembangunan wilayah perbatasan tanpa harus mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup di wilayah perbatasan harus diutamakan dalam rangka meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat perbatasan di wilayah perbatasan,” tuturnya.

Baca Juga:  Kepingin Tau Apa Itu Omni Bus Law

Sesuai rapat yang telah dilakukan, lanjut Gobel, Timwas DPR RI akan melaksanakan rapat lanjutan dengan beberapa menteri terkait dan melaksanakan kegiatan Raker, RDP, RDPU, dengan instansi pusat/daerah dan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan wilayah perbatasan secara berkala bersama dengan pemerintah.

Hasil kerja Tim Pengawas akan dilaporkan kepada rapat paripurna DPR RI,” ujar Gobel. (wartaekonomi/ gio)

Editor Giovanni Elias

  • Bagikan