DPRD TTU Kembali Pertanyakan Nasib PTT, Pemda Dinilai Gagal

  • Bagikan

KEFAMENANU, Timorberita.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kembali mempertanyakan nasib sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang hingga akhir September belum menerima SK kontrak dan honor para guru maupun PTT pada sejumlah OPD.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD TTU, Theodorus Tahoni, S.Pd dalam sidang paripurna DPRD TTU, Sabtu (26/9/2020), menilai Pemerintah Kabupaten TTU gagal karena tidak memiliki komitmen dan tidak konsisten menerbitkan SK PTT.

Menurut Theodorus, Fraksi PKB sudah berulang-ulang menyampaikan hal ini. Namun sampai pada penghujung sidang II DPRD TTU belum juga diterbitkan SK dan belum dibayarkan hak-hak PTT.
“Fraksi PKB memandang hal ini sebagai perbuatan melawan hukum dan tergolong dosa sosial,” cetusnya.

Baca Juga:  Calon Bupati Malaka Imbau Jaga Kesejukan Jangan Terprofokasi

Karena itu, fraksi PKB meminta kepada aparat hukum untuk menelusuri anggaran monitoring dan evaluasi terhadap PTT pada dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga serta badan kepegawaian daerah sebab setiap tahun dialokasikan anggaran ratusan juta namun hasilnya tidak jelas.

Sikap ini disampaikan ketua fraksi PKB menyikapi sejumlah anggota DPRD TTU menyampaikan tanggapan terkait masalah PTT di sejumlah OPD yang belum menerima SK sebelum penutupan paripurna ke -7 sidang 2 DPRD TTU.
Selain itu, Theodorus menegaskan, Fraksi PKB memberikan peringatan tegas 1×24 jam terkait nasib PTT tersebut.

“Di manakah hati nurani mu wahai para pemimpin daerah? Andaikata, kita para pemangku dan pengambil kebijakan berada pada posisi PTT, apa sikap dan tindakan kita,? Apakah penerbitan, pemberian SK dan hak para PTT masih menunggu dan melakukan tawar menawar kepentingan politik 9 Desember 2020. Inilah pertanyaan refleksi, menunggu hati nurani kita,” tegasnya.

Baca Juga:  BAP Ditunda, Direktur SKM Tidak Hadir Mediasi

Sementara anggota DPRD TTU, Karolus Sonbay, SH meminta pemerintah Kabupaten TTU untuk menjelaskan, terkait nasib sejumlah PTT di TTU. Menurutnya pada paripurna ke 7 Sidang II ini dalam pendapat akhir fraksi mempertanyakan alasan pemerintah yang menelantarkan nasib PTT ini.

“Inilah kegagalan dari pemerintah. Sehingga Fraksi lain juga ikut mempertanyakan masalah ini,” sebut Karolus.

Hal serupa di sampaikan anggota Fraksi Nasdem, Arnoldus Rusae juga meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan sehingga semua yang belum menerima bisa diberikan bersamaan. Sehingga tidak ada kesan diskriminatif.

Baca Juga:  Bupati TTU Terpilih, Imbau Pawai Kemenangan Dibatalkan

Sementara PLT Sekda TTU, Frans Tilis menjelaskan, bahwa yang belum menerima SK adalah PTT di sekolah-sekolah. Dan sedang dalam proses penerbitan. Lambatnya hal ini karena ada sejumlah proses administrasi yang harus diselesaikan terkait 1.187 orang.
“Masih dalam proses. Dalam waktu dekat pasti sudah diterbitkan,” tandasnya.

Penjelasan tersebut kemudian respon dari sebagian besar anggota DPRD TTU. Intinya meminta pemerintah untuk secepatnya menerbitkan SK bagi PTT yang belum menerima SK yang belum diterbitkan termasuk upah PTT sudah 9 bulan mengabdi tapi belum diterima. (Rey d)

  • Bagikan
error: Content is protected !!