Dukung Program Perumahan Warga, DPRD TTU Minta Anggaran Dinaikan

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, meminta Pemerintah Kabupaten setempat untuk memberi perhatian besar.

Wakil rakyat mendorong agar ditambah alokasi anggaran untuk program bantuan perumahan dan anggaran untuk bantuan ternak sapi bagi rakyat.

Permintaan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD TTU dalam pembukaan rapat paripurna penyampaian awal dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD TTU  Senin
(17/5/2021).

Ketua Komis A DPRD TTU,  Korolus Bertholomeus Sonbay, dalam paripurna tersebut mengatakan, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati TTU saat ini hanya berjalan selama 3, 5 tahun. Sedangkan masyarakat tahu kalau yang menjadi program unggulan dari kepemimpinan Bupati David dan Wakil Bupati Eusabius adalah program bantuan perumahan bagi rakyat dan bantuan sapi 5 ekor.

Dikatakan dari pemaparan awal rancangan RPJMD, alokasi untuk bantuan perumahan dengan skema terima kunci sangat kecil yakni Rp 30 millyard per tahun. Hal ini, kata Karolus, sangat kecil, kemampuan untuk menekan jumlah kk yang tidak memiliki rumah layak huni menjadi rendah. Akibatnya, hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah penerima maanfat pada akhir masa jabatan.

Baca Juga:  DPRD TTU Kembali Pertanyakan Nasib PTT, Pemda Dinilai Gagal

Dengan begitu, di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati TTU tentunya dinilai gagal.
Karena itu, dia menyarankan agar alokasi anggaran untuk program bantuan perumahan harus diberi porsi yang lebih besar lagi dari rancangan saat ini.

” Ini program unggulan yang seharus menjadi fokus utama.Sehingga kita sarakan agar bantuan perumahan ini diberi porsi lebih besar dari rancangan saat ini,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Masukan serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Indonesia Sejahtera, Arifintus Talan. Menurut anggota Banggar yang cukup vokal ini,  program bantuan perumahan dengan skema terima kunci plus perabot justru yang menghantar kemenangan bupati dan wakil bupati TTU saat ini.

Namun dengan rancangan alokasi anggaran sebesar Rp 30 M yang tercamtum pada “buku suci” ini sangat kecil. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah kabupaten saat ini. Padahal, masyarakat TTU memberikan kepercayaan mutlak kepada Bupati dan Wakil Bupati justru karena kampanye tentang bantuan rumah layak huni dengan skema terima kunci plus perabot.

Baca Juga:  Anggota DPRD Malaka Ingatkan Penjabat Kades Fokus Kerja, Pilkada Sudah Berakhir

Karena itu, Arifintus meminta kepada tim perumus untuk mempertimbangkan hal tersebut. Sebab bila di kalkulasi dengan alokasi angka yang ada saat ini tidak akan menyentuh banyak orang. Begitupun anggaran untuk bantuan ternak sapi 5 ekor per kk pun demikian. Karena itu, lagi -lagi Arifintus menyarankan untuk dinaikan jumlah anggarannya.

Mirip dengan keduanya wakil rakyat yang sudah bersuara, Paulus Naibesi, justru mengharapkan agar tim perumus dapat mengalokasikan anggaran lebih besar dari jumlah yang tertera pada rancangan tersebut. Bahkan menurutnya, paling sedikit Rp 70 M per tahun sehingga jumlah penerima bantuan menyentuh banyak orang.

Lagi pula jumlah KK yang belum memiliki rumah layak huni di TTU mencapi 23 ribu.
Bagi Polce, dengan hanya bermodalkan 30 M maka yang akan mendapatkan bantuan tersebut jumlahnya terbatas. Hal ini pula bisa menimbulkan masalah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Debat Diikuti Satu Paslon Ampera MBD Kupang Kritisi KPU Maluku Barat Daya

” Salut dengan pemerintahan yang baru ini. Baru awal tetapi sudah ada kemajuan. Kita sarankan untuk program perumahan ini dialokasikan hingga Rp 70 M, sehingga banyak rumah yang tercover dan tidak ada kecemburuan,” tandas Ketua Fraksi Nasdem periode 2015-2019 ini.

Begitupun dengan mantan ketua fraksi Gerindra, Yasintus Usfal. Dia meminta kepada Bupati dan Wakik Bupati TTU serta tim perumus RPJM D untuk mempertimbangkan masukan -masukan anggota dewan terkait program tersebut demi kemajuan pembangunan daerah ini.

Politisi Gerindra mengakui kepemimpinan yang baru ini, sehingga disarankan kepada pemerintah agar menambah alokasikan anggaran yang besar untuk mempercepat program prioritas yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

Sementara itu Ketua DPRD TTU Hendrik F. Bana mengatakan masukan dan juga usul saran dari ADPRD untuk penyempurnaan RPJMD. Harapan semua akan ada perubahan yang lebih baik lagi.

Dokumen rancangan RPJMD akan dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi NTT. Tugas DPRD akan terus mengawal dan mendorong semua kegiatan dan program pemerintah. (Kend)

  • Bagikan