Gubernur NTT Terbitkan Pergub Bantu Pemilik Kendaraan bermotor

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang || Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 28 Tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), keringanan pokok tunggakan pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya.

Peraturan Gubernur dikeluarkan atas pertimbangan meluasnya pandemi Covid-19 serta dampak siklon tropis seroja yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur ditetapkan Gubernur dan diundangkan di Kupang pada 10 Juni 2021 oleh Sekda Pemprov NTT, Benediktus Polo Maing. Peraturan Gubernur yang terdiri atas 3 bab dan 5 pasal ini mulai berlaku tiga bulan terhitung sejak 15 Juli- 30 September 2021.

Baca Juga:  Refafi Gah Lantik Pengurus DPC Partai Hanura Sabu Raijua

Dalam isi Peraturan Gubernur (Pergub) mengatur pembebasan sanksi administrasi PKB berupa pembebasan terhadap bunga dan denda sebesar 100%.

Pembebasan ini diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB tahunan dan kepada wajib pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak.

Keringanan pokok tungggakan PKB 1 sampai 2 tahun diberikan pengurangan sebesar 5% dari pokok pajak tertunggak untuk kendaraan roda 4 keatas. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dan 3 mendapat pengurangan 10%. Pokok PKB yang menunggak 2 tahun keatas, kendaraan roda 4 keatas pengurangan sebesar 10% , untuk roda 2 dan 3 sebesar 25%.

Baca Juga:  Pendukung KRS Minta Bupati dan Wabup Malaka Terpilih, Layani Tanpa Pilih Kasih

Terkait pembebasan BBNKB penyerahan kepada pihak kedua dan seterusnya adalah 100%. BBNKB yang dimaksud yaitu mutasi kendaraan dari luar masuk kedalam daerah, kendaraan yang beroperasi dalam daerah, alih fungsi dari bukan kendaraan umum menjadi kendaraan angkutan umum juga sebaliknya. Sanksi administrasi BBNKB juga dibebaskan 100%.

Tentunya masyarakat menyambut gembira Pergub NTT Nomor 28 Tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), keringanan pokok tunggakan pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan kedua dan seterusnya.

Baca Juga:  Dituding Palsukan Data KK, Begini Komentar Kadis Dispenduk Malaka

Untuk itu bagi warga pemilik kendaraan yang berkepentingan silahkan memanfaatkan waktu yang disediakan untuk mengurus kendaraannya. (Rui/K5)

  • Bagikan
error: Content is protected !!