Enam Tahun “Gantung” Nasib 22 Desa, KM3N Kecam Bupati TTU

  • Bagikan

Timorberita. Kefamenanu- Organisasi Keluarga Mahasiswa Motoup Mafit Noemuti (KM3N) Kefamenanu mempertanyakan status 22 Desa peralihan dari kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pasalnya hingga kini status desa nasibnya “Digantung” belum mendapat kodefikasi desa.

Ketua Umum KM3N Kefamenanu, Andreas Salu Banamtuan, Rabu (29/10/2020) menegaskan organisasi KM3N mengecam keras tindakan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. Sebab hingga kini belum memastikan kejelasan status 22 Desa yang beralih dari kelurahan ke desa sejak empat tahun lalu.

Menurutnya sikap Bupati TTU yang belum memperjuangkan kejelasan status 22 desa sangat di sayangkan. Sebab tidak ada kejelasan status nasib desa dibiarkan tidak ada kejelasan. Padahal mestinya status desa itu resmi dialihkan sudah terdata di pemerintahan pusat agar bisa mendapat hak yang sama dengan desa lainnya.

Baca Juga:  Satgas TNI Dan Warga Fulur Belu, Gotong Royong Pasang Saluran Air Pipa

Ia menjelaskan sesuai regulasi Permendagri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kodefikasi dan data wilayah administrasi pemerintah. Dalam Bab II pasal 8 ayat 7 terjadi perubahan status dari desa menjadi kelurahan atau sebaliknya, mendapatkan kode wilayah desa dan kode wilayah kelurahan baru.

Andreas menuturkan ketika tidak adanya kode desa atau kelurahan tentunya berdampak terhadap tata kelola pemerintahan desa yang diamanatkan dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab III pasal 7 ayat 3 poin a-e tentang efektivitas, kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik dan daya saing desa.

Baca Juga:  Musrenbang RPJMD TTU, Ketua DPRD Minta Pemkab Belajar Dari Lembata

Ia menambahkan status 22 desa yang beralih stasus dari kelurahan ke desa, belum mendapat kode desa, tentunya bertolak belakang dengan imbauan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan yang di keluarkannya tentang membangun dari pinggiran desa ke kota.

Ia menegaskan bahwa sudah direkomendasikan Gubernur NTT untuk mendapatkan kode desa, tetapi masih terkendala pandemi Covid 19. Alasan ini menurutnya Bupati TTU dinilai gagal dan belum mampu menjamin dan mensejahterakan masyarakatnya.

Baca Juga:  Bupati Malaka Rekomendasi, Kejari Belu Eksekusi Batas 60 Hari

“Sehingga melalui media ini, kami mendesak Bupati TTU untuk segera memberikan kepastian soal kode desa,” tandasnya.

Andre mengancam dalam kurun waktu satu bulan kedepan jika tidak mampu merealisasikan kejelasan status desa karena belum mendapat kodefikasi desa tentunya KM3N Kefamenanu menggelar aksi besar besaran. (Joka)

  • Bagikan
error: Content is protected !!