Golkar Minta Kapolres TTU Lindungi  Masyarakat Dari Ancaman Intimidasi

  • Bagikan

KEFAMENANU,Timorberita.com —
Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kabupaten TTU meminta kepada Kapolres TTU untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan  masyarakat selama hajatan Pilkada serentak 2020 ini.

Ketua Bapilu Partai Golkar TTU, Agustinus Tulasi SH, Rabu (9/9/2020) menuturkan investigasi BAPILU Golkar TTU menemukan ada sejumlah laporan pengaduan masyarakat korban intimidasi dari pejabat maupun oknum untuk mengarahkan dukungan kepada paket calon tertentu.

Ia berharap Kapolres TTU untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat selama hajatan Pilkada. Sebab masyarakat tidak boleh hidup tertekan. Heran peristiwa seperti ini masih saja terjadi.

Baca Juga:  Kasi Penkum Humas Kejati NTT ; Penangguhan Tersangka Jonas Salean Ada Prosedurnya

“Pak Kapolres kami minta untuk berikan kenyamanan untuk masyarakat. Karena investigasi, BAPILU Golkar menemukan sejumlah pengaduan masyarakat korban intimidasi dari pejabat maupun oknum tertentu untuk mengarahkan dukungan kepada paket calon lain,” tegasnya.

Menurut Tulasi, Pilkada ini adalah pesta demokrasi rakyat sehingga harus dinikmati sesuai irama aturan. Sebab yang namanya pesta tentu masyarakat harus senang, tenang, dan nyaman, bukan menjadi korban teror dan intimidasi. Sehingga bila ada oknum yang masih terapkan ancaman untuk masyarakat tentu harus ditindak sesuai aturan hukum.

Baca Juga:  Berminat Jadi Pengawas TPS Pilkada, Berikut Syaratnya

“Marilah kita menjunjung tinggi hak demokrasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi karena Fox populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mengapa dikotori dengan perilaku dan tindakan fanatisme berlebihan melalui cara yang tidak etis,” tandasnya.

Bukti konkritnya tindakan Sekcam Mutis mengintimidasi masyarakat. Sehingga ia berharap kepada Kapolres untuk memperketat monitoring kamtibmas selama masa pelaksanaan pilkada TTU.

“Demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan dari penguasa oleh penguasa dan untuk penguasa,” ujarnya.

Ia juga meminta Bawaslu dan perangkatnya untuk mengawasi ketat tahapan Pilkada. Bila ada dugaan pelanggaran sebaiknya diproses tuntas direkomendasikan ke Komisi ASN. Sebab Aparatur Sipil Negara (ASN)  dilarang untuk terlibat politik praktis.

Baca Juga:  Masyarakat TTU Diimbau Pilih Pemimpin Rendah Hati

Menjaga kode etik dan netralitas sesuai perintah UU nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara,  Peraturan Pemerintah (PP)  nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Aturan hukum menjadi rujukan yang perlu diketahui seorang ASN.

” Mesti harus dibaca ulang regulasi itu.  ASN dilarang politik praktis, ASN jaga netralitas, ” tegasnya. (day b)

  • Bagikan