Hendrik Fahik; Kita Pastikan APK SN-KT Aman

  • Bagikan

BETUN,Timorberita.com – Pernyataan Devi H. Ndolu ketua tim pemenang paket SBS-WT bahwa pemasangan APK di Maktihan mengganggu dan melanggar aturan kampanye, di tanggapi ketua Tim Paket SN-KT, Hendrikus Fahik.

Dalam jumpa pers di Sekretariat  SAKTI Selasa, (6/10/20) Henrikus Fahik menjelaskan bahwa Tim SN-KT sudah melakukan investigasi di lapangan terkait pemasangan bendera dan baliho.

Pemasangan atribut bendera dan baliho tidak mengganggu siapa pun dan tidak langgar aturan karena titik pemasangannya di rumah warga dan seijin pemilik rumah.

Sehingga pernyataan Devi Ndolu bahwa pemasangan bendera partai dan baliho paket SN-KT di wilayah kampanye SBS-WT di Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat di nilai melanggar aturan, itu tidak benar. Pemasangan baliho dan bendera tidak bertentangan dengan aturan larangan kampanye.

Baca Juga:  Menangis Kesakitan Sis PSI Kesal Terkena Hujan Batu Depan Rumah Jabatan Bupati Malaka

“Tim kami sudah turun lihat langsung di lokasi. Pemasangan bendera dan baliho tidak mengganggu dan itu tidak langgar aturan,” sebutnya.

Menurut Hendrik sesuai hasil rakor pada Jumat, 25 Sepetember lalu sudah menjelaskan bahwa pembagian zona kampanye tidak ada hubungan dengan pembagian zona pemasangan APK baik itu bendera maupun baliho.

Ia menambahkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye selagi tidak bertentangan dengan aturan. Maka tidak bisa sembarangan melakukan penertiban.

Baca Juga:  Jelang Kampanye, Cabup Simon Nahak Minta “Restu” Ibunda

Karena itu, jangan memaksa kehendak apalagi memaksakan Bawaslu, dan Polisi untuk menertibkan alat peraga kampanye berupa baliho dan bendara yang ada di rumah warga.

Silahkan Bawaslu monitoring APK dari paket SNKT tidak ada masalah karena pemasangannya sesuai aturan. Baliho dan bendera partai baru bisa diturunkan setelah masa tenang mulai 6 Desember Desember,”sebutnya.

Menurut Hendrik paket SN-KT sangat tegas taat dan patuh terhadap aturan. Sangat mendukung kinerja Bawaslu, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Dan mendukung petugas Polisi dan TNI dalam mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat untuk sukseskan Pilkada.

Baca Juga:  Langgar Aturan Pilkada, Bawaslu Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana Nias Selatan

Wakil Ketua Dua DPRD Malaka ini menuturkan Paket SN-KT meski hanya didukung 5 kursi dari koalisi 3 partai politik. Tetapi memiliki kesempatan yang sama karena semua kursi milik masyarakat.

“Sama-sama memiliki nilai yang sama. Jumlah 20 kursi itu tetap satu paket. Dan  5 kursi juga daftarkan satu paket,” tegas Henrikus.

Kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, bukan dilihat dari banyaknya kursi pendukung atau pendukung partai koalisi. Tetapi yang dilihat urusan kemenangan ada pada rakyat yang menentukan siapa sosok pemimpin yang tepat untuk Malaka. (joka)

  • Bagikan