JANGKAR NTT Tolak UU KPK Hasil Revisi, Korupsi Bawang Malaka Jadi Contoh

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang || Jaringan Masyarakat Anti korupsi (JANGKAR) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Mahkamah Konstitusi agar mencabut kembali UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) No 19 Tahun 2019 yang saat ini tengah berproses pengujian materiilnya di MK RI.

Alasannya, berkaca dari penegakan hukum baik di Polisi maupun Kejaksaan, ternyata banyak kasus di Nusa Tenggara Timur, yang mangkrak belum tuntas. Salah satunya kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka, hingga kini berulang tahun di meja penegak hukum.

Sehingga JANGKAR berpendapat bahwa munculnya UU KPK hasil revisi semakin melemahkan penegakan hukum dan bertumbuhnya praktek korupsi sehingga harus dilawan.

Berikut tuntutan JANGKAR NTT dalam rilisan pers yang diterima TimorBerita.com, Minggu (2/5). JANGKAR NTT mengatakan, persidangan pengujian UU KPK yang baru segera menemui titik akhir. Sebagaimana diinformasikan MK menjadwalkan persidangan pembacaan putusan uji formiil dan uji materiil pada Selasa pekan depan.

Baca Juga:  Sidang Sengketa Pilkada MK Dimulai, Ini Jadwalnya

Sehingga JANGKAR NTT mengharapkan MK dapat menunjukan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan membatalkan UU KPK yang sedang dalam proses uji materiil.

JANGKAR NTT menyebutkan, KPK secara lembaga merupakan anak kandung reformasi yang dihadirkan dengan darah dan air mata rakyat untuk memberantas korupsi dan memberdayakan institusi penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Dalam konteks NTT, JAGKAR NTT melihat tidak adanya keseriusan dalam menangani kasus korupsi.

” Karena itu, dalam konteks NTT, kami sangat prihatin terhadap pelemahan KPK, karena kami menaruh harapan yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi di NTT,” tulis JANGKAR NTT.

Baca Juga:  Covid Ganas, Sehari Dua Warga Belu Meninggal

JANGKAR NTT mengulas maraknya kasus korupsi di NTT yang mangkrak dalam proses hukum, baik di lembaga kepolisian maupun kejaksaan antara lain kasus dugaan korupsi benih bawang merah dengan kerugian negara sekitar Rp 4,9 Miliard.

Kasus ini tak kunjung P-21, padahal Polda NTT telah menetapkan dan menahan 9 orang tersangka. Sudah 2 tahun proses hukum kasus ini hanya sampai pada tahap P-21.

” Kami sangat mengharapkan pengungkapan kasus pengadaan benih bawang merah senilai Rp 10,8 M tersebut oleh KPK,” tegas JANGKAR NTT.

Oleh karena itu, Jaringan Masyarakat Antikorupsi (JANGKAR) NTT mendesak MK untuk mengabulkan pertama, Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Judicial Review UU KPK No. 19 Tahun 2019, baik materiil maupun formiil. Dan kedua, Mengatakan tidak berlaku dan mencabut UU KPK No.19 Tahun 2019 sekaligus menyatakan UU KPK No. 30 Tahun 2002 berlaku kembali.

Baca Juga:  KPU Buka Ruang Konsultasi, Bawaslu Surati Balon Bupati dan wakil Bupati

Berikut 12 lembaga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Anti korupsi (JANGKAR) NTT yakni, Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI). Lembaga Advokasi Anti Kekerasan TerhadapMasyarakat Sipil (Lakmas) CendanaWangi. Pusat Anti Korupsi Undana (PaKU). Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) NTT.

Berikut, Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) NTT. AJI Kota Kupang. Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (LPAM) Manggarai Barat (Mabar). Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem). Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF) dan Zonalinenews.com. (rui/ azka)

  • Bagikan
error: Content is protected !!