Janji Manis Kampanye, Pemimpin Pelupa

  • Bagikan

JANJI manis kampanye. Sebenarnya ingkar janji dalam politik ini bukan hanya fenomena khas Indonesia. Di beberapa negara lain pun hal ini juga terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Susan C. Stokes (2001), seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 Negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye.

Ada gejala bahwa para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi setelah terpilih mereka menentukan kebijakan semaunya tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya.

Namun demikian, banyaknya janji-janji palsu dalam kampanye tidak berarti janji politik menjadi tidak penting. Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya.

Baca Juga:  Serahkan SK Tiga CPNS, Bupati TTU; Saya Dan Wakil Bupati Tepati Janji

Politik tanpa janji adalah politik yang buruk (Paul B. Kleden: 2013). Setidaknya ada dua arti penting janji politik. Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik.

Kedua, janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak.

Baca Juga:  Simon & Kim Prioritas Audit, Dari Kabupaten Hingga Dana Desa

Karena itu dalam sistem politik otoriter seorang diktator, tidak perlu berjanji kepada siapapun, sebab dia memang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga.

Aksi ini adalah sebuah penyadaran politik bagi masyarakat, dengan adanya rezim baru ini semakin menunjukkan bahwa daerah semakin total menganut sistem neolibelarsme dan neoimperialisme,serta kebijakan di pengaruhi oleh para kapitalisme. 

Sistem yang tidak diinginkan itu semakin jelas terlihat, karena kelicikan dan keserahkahan elit-elit negeri dan daerah ini.

Akibatnya, demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah disconnected electoral yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili.

Baca Juga:  Dimanakah Nurani Pemimpin, Kebaikan Untuk Rakyat Bukan Gerbong Elit Tertentu

Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak linier dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang-orang yang diwakili (publik). Janji hanya menjadi isapan jempol belaka, mata batin politik sudah dibutakan dengan kepentingan politik individual.

Nurani politik telah mati, apa yang dibicarakan hanya strategy manis untuk membuat simpatisan berdatangan, malah ikut-ikutan berselingkuh untuk melanggengkan kepentingan mereka inilah krakter hantu-hantu politik, harus direfleksi karena tahun dan periode
pendek politik sedang berjalan. Sekian, semoga catatan ringan ini bermanfaat..!

(Oleh : Oktovianus Seran S.IP.,M.Si)

  • Bagikan
error: Content is protected !!