Kesal, Kades Besikama Berhentikan Sebelas Anggota LPM

  • Bagikan

Timor Berita. Betun- Kepala Desa Besikama, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberhentikan 11 dari 13 anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa itu.

Tak puas para mantan anggota LPM yang diberhentikan mengaku kesal atas keputusan pimpinan wilayah itu. Setiap saat kegiatan desa pihaknya selalu terlibat dan berperan aktif.

Pemberhentian tersebut disinyalir bermotif politik, berkaitan dukungan paslon pada Pilkada Malaka 9 Desember 2020 lalu.

Surat Keputusan Keputusan (SK) Nomor 11 tertanggal 8 Januari 2021, dengan nama terlampir perihal pengakatan dan pemberhentian Anggota LPM yang diparaf Kepala Desa Besikama, Maria Agustina Seran.

Yosep B. Klau, Rabu 27/1/2021) mengaku kaget setelah mendapat surat pemberhentiannya sebagai Ketua LPM bersama anggota lainnya.

Baca Juga:  Lima Anggota PKH Desa Numponi Dicoret, Dugaan Berkaitan Pilkada Malaka


Informasi dari Kades bahwa alasan pemberhentian karena aturan dan pertimbangan sudah lanjut usia. Tetapi 3 anggota lain tidak diberhentikan karena pertimbangan masih produktif.

” Oke lah kami 11 anggota diberhentikan karena pertimbangan regulasi. Juga alasan sudah lanjut usia. Tetapi herannya orang yang gantikan kami juga umurnya tidak produktif,” ungkap Yoseph.

Ia menduga keputusan yang dilakukan Kades ada unsur politik. Sebab dari 11 anggota yang diganti semuanya pendukung paslon nomor urut 01 Simon Nahak- Kim Taolin (SNKT).

Sedangkan dua anggota LPM yang tidak di ganti itu pendukung paslon nomor urut 02 Stef Bria Seran- Wendelinus Taolin (SBS-WT).

“Kami sebelas orang yang diberentikan semua pendukung SN-KT. Sedangkan dua orang yang tidak diganti termasuk 11 anggota yang direkrut itu pendukung SBS-WT,” ungkap mantan Ketua LPM ini.

Baca Juga:  Deklarasi Dukungan SN-KT "Membanjir" Biarkan Masyarakat Bebas Pilih

Sementara Kepala Desa Besikama Maria Agustina Seran saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pemberhentian anggota LPM murni regulasi karena sudah berakhir masa tugas.

Kepengurusan LPM dilakukan pembaharuan setiap tahun sehingga bukan pertimbangan kepentingan politik.

Ia menuturkan setiap tahun dilakukan pergantian dan tidak dipermasalahkantetapi tahun ini di pertanyakan.

Pergantian itupun sudah sampaikan dalam forum rapat perangkat desa bahwa tahun ini dilakukan peremajaan. Sehingga tidak benar ada tudingan pergantian kepengurusan LPM ada muatan tertentu.

Menurutnya jika ada duga ada kepentingan politik Pilkada mengapa sehingga tidak memberhentikan aparatur desa yang tidak searah dukungan.

Baca Juga:  Orasi Politik Canzio Lopes Getarkan Wemeda, Paket SN - KT Unggul 

Padahal aparat desanya sebagian besar adalah pendukung SNKT. Sehingga tidak benar ada tudingan peremajaan LPM dikaitkan kepentingan politik.

“Klu (kalau) mau di blg (bilang) politik kenapa aparat desa saya tdk (tidak) buat SK pemberhentian sedangkan politik tidak searah. Aparat hampir semua SN-KT tp (tapi) sy (saya) tdk (tidak) bt (buat) SK pemberhentian. sbnar (sebenarnya) ada baur politik sy (saya) tdk (tidak) ungkapkn (ungkapkan) disini tp (tapi) smsnya anak singgung politik. Bagi sy (saya) apa yg (yang) sudah lalu tdk (tidak) perlu kta (kita) bawa2kn (bawa-bawakan) di sgl (segala) hal krn (karena) tdk (tidak) pd (pada) tempatnya,” ujar Kades Maria melalui pesan whatsuup. (Vic/06-TB)

Editor Giovanni Elias

  • Bagikan