Kajari TTU Buka Bukaan Modus Kepala Desa Terseret Korupsi Dana Desa

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara Roberth Jimmy Lambila, buka bukaan dalam dialog interaktif “Jaksa Menyapa” di RSPD TTU Jumat, 25 Juni 2021.

Kesempatan dialog itu Kajari Roberth buka-bukaan membeberkan bentuk dan modus operandi korupsi dana desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Turut mendampingi Kajari TTU dalam dialog Kasi Intel Kejaksaan Negeri TTU Bendfrid Foeh dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti (PBB) Reza Fondra Afandi.

Dialog interaktif mengusung tema “Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa”.

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila menjelaskan bahwa untuk memerangi penyalagunaan korupsi dana desa Kejari TTU membutuhkan kolaborasi yang selaras dengan semua stakeholder, karena merupakan titik utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Robert langkah ini disambut baik oleh semua stakeholder yang memiliki komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten TTU. Namun ada pula segelintir masyarakat yang tidak mendukung langkah Kajari memerangi korupsi.

Baca Juga:  Mantan Kepala BIN Gories Mere Diperiksa Besok, Disusul Karni Elyas

Menurut Roberth tujuan yang diharapkan dalam kerjasama dan kolaborasi untuk menutup jalur masuknya tindak pidana korupsi yang rawan berada dilembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.

Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antara lain korelasi yang bersinergi dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati antar instansi penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi seperti saling bertukar informasi yang berkaitan proses penyidikan.

Lanjut Roberth selain itu juga melakukan kerjasama dengan aparat pengawasan internal pemerintah yaitu APIP pada tahap penyelidikan pengaduan masyarakat dan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, lembaga non pemerintahan, organisasi diluar pemerintahan serta elemen masyarakat lainnya.

Baca Juga:  Ketua KNPB Victor Yeimo Diringkus Polisi

Roberth membeberkan berdasarkan hasil penyidikan, Kejaksaan Negeri TTU mengidentifikasi 7 bentuk korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) antara lain penggelapan, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan menggunakan rekanan tanpa proses yang diatur dalam undang-undang.

Kajari TTU ini menjelaskan modus operandi korupsi yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/APBDes adalah pertama, Membuat rencana anggaran/biaya diatas harga pasar. Kedua, Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut berasal dari sumber lain. Ketiga, Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Keempat, Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum Pejabat Kecamatan Atau Kabupaten. Kelima, Membuat Perjalanan Dinas Fiktif Kepala Desa atau jajarannya.

Baca Juga:  Pilkada Berujung MK, Ketua TPD Kompetisi Ada Menang Ada Kalah

Keenam, Penggelembungan (Mark Up) pembayaran honorarium perangkat desa. Ketujuh, Penggelembungan (Mark Up) Pembayaran sarana prasarana. Kedelapan, Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak Disetorkan Ke Kas Desa atau kantor pajak. Kesembilan, Pembelian inventarisir kantor dengan dana desa Namun diperuntukkan secara pribadi.

Kesepuluh, Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Kesebelas, Melakukan permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Dan yang terakhir adalah membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Kajari TTU berharap dukungan semua komponen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah dalam hal ini masyarakat untuk memberikan dukungan mencegah agar tidak terjadinya penyelewengan dana desa. Semua punya tanggung jawab untuk selamatkan uang negara atau uang masyarakat. (Reymol/C-5/Kend)

  • Bagikan
error: Content is protected !!