Kasus Bawang Merah Malaka Kembali Bergulir, Araksi NTT Pastikan KPK Periksa SBS

  • Bagikan

BETUN,Timorberita.com-Dugaan kasus korupsi bawang merah Malaka hingga kini menyita perhatian masyarakat. Kasus ini diketahui menjerat 9 orang tersangka yang ditangani penyidik Polda NTT.

Namun statusnya,  kini masih dalam masa penangguhan karena alasannya melewati masa tahanan selama 120 hari. Kini berkas tersangka belum P21 untuk dilanjutkan ke persidangan.

Terhadap hal ini,  Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT terus “ngotot” agar dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka diusut tuntas. Sehingga  statusnya menjadi jelas.

Ketua ARAKSI, Alfred Baun kepada wartawan,  Jumat (9/10/20) menuturkan, pihaknya telah melakukan tatap muka bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dijelaskan, dalam tatap muka tersebut Araksi NTT berdialog dengan pimpinan KPK terkait pembahasan tindaklanjut kasus ini.

Dan meminta kepada KPK untuk segera memeriksa Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran sebagai saksi kunci terhadap kasus korupsi ini.

“Keterangan dua saksi kakak adik sangat dibutuhkan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 4, 9 milyar,”tegasnya.

Menurut mantan anggota DPRD NTT ini, hasil dialog tersebut sangat menggembirakan. Dia memastikan,  Bupati SBS dan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran akan diperiksa.

“Entah waktunya kapan, kita tunggu saja, tidak lama lagi,” kata Alfred dan menambahkan,  KPK,  tidak bisa membuka jadwalnya ke publik.

Kepastian akan adanya pemeriksaan saksi didasarkan pada hasil pembahasan bersama. “Itu pimpinan KPK dan penyidik mengejar saya secara khusus. Kenapa bupati dan ketua DPR tidak diperiksa, tidak ada dalam berita acara pemeriksaan,” jelas Alfred.

Menurut Alfred dugaan keterlibatan Bupati SBS dan Ketua DPRD Malaka, dipertanyakan dan mendapat sorotan publik. Apalagi sebelumnya Bupati SBS sudah membuat pernyataan di hadapan publik, Malaka tidak ada korupsi. Sementara kasus tersebut sudah seret sembilan tersangka.

Terhadap pengembangan kasus ini sebelumnya Kuasa Hukum Pemda Malaka, Stefanus Matutina membantah tegas soal keterlibatan para pejabat di Malaka terkait kasus bawang merah dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp 9, 6 miliar seperti yang dilansir media selama ini.

Sebelumnya Stefanus  menegaskan, Bupati SBS dan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran tidak pernah diperiksa terkait kasus bawang yang sudah menyeret sembilan tersangka ke tahanan Markas Polda NTT.

Dikatakan, Bupati SBS dan Adrianus tidak diperiksa penyidik baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus bawang yang dipertanyakan publik soal titik terangnya. (Joka/Tim)

Baca Juga:  Embung Rusak, DPRD Malaka Minta APH Turun Tangan
  • Bagikan