Pengeroyokan Wartawan Malaka Lamban GMNI Belu Sorot Polisi

  • Bagikan

TimorBerita, Atambua- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu, kembali menyorot kinerja Polisi terkait penanganan kasus dugaan pengeroyokan terdadap Yohanes Seran Bria, wartawan online yang bertugas di Kabupaten Malaka.

Kasus dugaan pengeroyokan yang dilaporkan sejak 16 Oktober 2020 lalu, terkesan belum ada tanda terang ditangan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya kasus yang dilimpahkan dari Polres Malaka, kepada Polda NTT sejak Oktober 2020 lalu belum ada kemajuan. Terbukti para tersangka belum juga ditahan.

Ketiga tersangka yakni RSK Anggota DPRD Malaka asal Fraksi Partai Golkar, SFK Ketua Ranting partai Golkar Kecamatan Malaka Barat dan YS Anggota AMPG Kabupaten Malaka.

Sekretaris GMNI Cabang Belu Fredirikus Nabu Senin (18/1/21) menilai aparat penegah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terkesan tidak serius menangani kasus yang menimpa wartawan Garda Malaka.com ini.

Baca Juga:  Data Bencana Belum Sampai Kabupaten, Camat Sasitamean "Santai"

“GMNI Cabang Belu selalu kawal kasus ini. Kita sudah gelar aksi turun ke jalan. Tetapi belum ada kepastian hukum terkait kasus ini. Ketiga tersangka masih berkeliaran,” tandas Fredik.

Ia menilai pelimpahan berkas oleh Polres Malaka kepada Polda NTT, bukannya mempercepat penanganan prosesnya tapi malah lamban tidak ada kemajuan.

Sehingga GMNI mendesak agar kasus tersebut diproses tuntas dan segera menahan ketiga tersangka suai aturan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tidak mengenal itu karena semua warga Indonesia sama dimata hukum,” tegasnya.

Fredirikus menambahkan pihaknya terus kawal kasus ini dan jika Polisi tidak serius menuntaskannya, tentunya akan dilakukan aksi massa yang lebih besar lagi.

Pihaknya akan bersurat kepada GMNI kepada DPD GMNI NTT dan DPP GMNI Pusat untuk melakukan gelar aksi besaran di Polda NTT.

Baca Juga:  Forum Pemuda NTT Desak Tahan Oknum Anggota DPRD Malaka Cs Tersangka Pengeroyokan Wartawan

Terpisah Yulianus Bria Nahak S.H,M.H, selaku Kuasa Hukum korban
menuturkan kliennya sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dari Polda NTT pada Jumat, (15/1/2021) lalu.

Meski begitu Yulius berharap penanganan hukum terhadap kliennya harus lebih terbuka, transparan dan profesional.

Sebab kasus yang sedang berproses belum menunjukan kemajuan penanganannya. Bahkan para tersangka yang belum ditahan menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kliennya.

” Jika belum ditahan para tersangka bisa kabur apalagi lokasi tinggal di perbatasan negara tetangga Timor Leste,” jelasnya.

Ia menambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya harus diwujud nyatakan terkait penanganan hukum terhadap kasus kliennya.

Polisi harus menjelaskan alasan belum dilakukan penahanan termasuk perkembangan penanganan kasus ini pada setiap tahapan.

Baca Juga:  PMKRI Tuntut Bupati TTU Copot Sejumlah Pimpinan OPD

Dikatakan aparat penegak hukum sebagai penyelenggara negara tentunya harus terbuka. Publik berhak memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

” Hak untuk mendapat informasi publik itu penting. Kami harus tahu perkembangan kasus klien kami sampai dengan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), ” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Malaka Selasa, (15/12/2020) lalu, menegaskan kasus yang ditangani Polda diproses tuntas. Termasuk kekerasan terhadap wartawan Malaka. Sedang berproses hingga tuntas.

Diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku sebab tidak ada toleransi kepada siapa saja yang terbukti melawan hukum.

“ Kasus ini sedang diproses. Sudah ada tim dari Polda untuk tangani kasus itu dan tentunya akan dituntaskan,” tegas Latif saat bertandang di Sekretariat KPUD Malaka. (Ren/Vic)

  • Bagikan
error: Content is protected !!