Tujuh Tahun Klaim Tanah Ulayat, Begini Saran DPRD Belu

  • Bagikan

TimorBerita. AtambuaAnggota DPRD Belu meminta Kepala Desa dan pihak Kepolisian untuk bersikap tegas terkait sengketa tanah di lokasi Wehedan, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara. Polemik lahan yang diklaim sepihak sudah berlangsung tujuh tahun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Belu, Rabu (27/1/2021), sejumlah wakil rakyat menyarankan kepada pemerintah desa dan aparatur penegak hukum untuk selesaikan tuntas masalah tersebut.

Penegasan Komisi I DPRD Belu pasca menerima pengaduan warga terkait tanah ulayat milik empat suku yang diklaim Honorio Bau De Carvalho Cs. Lokasi lahan di Wehedan Kabuna seluas 5 hektar sejak 2013 lalu.

Rapat yang di pimpin Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek, dihadiri Wakil Ketua Komisi I, Marthen Nai Buti, Anggota Agustinho Pinto, Edu Mauboy, Elvis Pedroso, Theodorus Manehitu Djuang dan Madi Manek.

Kepala Desa Kabuna Adrianus Yoseph Laka, Kapolsek Kakuluk Mesak Iptu Samsul Arifin, Romo Paulus Nahak selaku Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Atambua.

Hadir warga dari empat suku pemilik tanah yakni Suku Dua Mone, Dau Rema, Mali Bein dan suku Koli Mali. Sedangkan Honorio Bau De Carvalho Cs sebagai pihak yang diadukan tidak hadir dalam RDP tersebut.

Dalam RDP itu Ketua Komisi I Benedictus Manek mengatakan, setelah mendengar gambaran dari perwakilan empat suku, Kepala Desa Kabuna, Kapolsek Kakuluk Mesak dan masukan saran dari wakil rakyat ini.

Maka terdapat sejumlah rekomendasi, masalah pengklaiman dan pengrusakan hutan adat secepatnya selesaikan di tingkat pemerintah desa.

Sebab status tanah tentu ada pemilikannya yang dibuktikan secara sah, sehingga harus dikembalikan.

Wakil rakyat berharap masalah tersebut diselesaikan dalam waktu dekat dengan melibatkan semua unsur desa, adat, dan pemerintah sehingga tidak menimbulkan persoalan ditengah masyarakat.

” Kita minta Kepala Desa dan Kapolsek untuk selesaikan persoalan ini di tingkat desa. Hadirkan masyarakat empat suku dan Pak Honorio. Termasuk kami DPRD juga hadir. Kita juga hadir selesaikansehingga tidak terjadi masalah lagi,” ujar Ketua Fraksi Nasdem ini.

Selain itu meminta aparatur desa untuk membantu warga khususnya tanah suku. Kepala suku mengukur luas lahan sehingga diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Sedangkan berkaitan dengan tindakan penyerobotan lahan, pengrusakan hutan adat dan kuburan itu menjadi tugas penegak hukum.

Siapa saja yang melawan aturan hukum silahkan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Polisi sebagai alat Negara tidak boleh mengalah.

  • Bagikan