Kuasa Hukum Yakin Jonas Salean Tidak Bersalah, Ada Bukti Hukum

  • Bagikan

Timorberita. Kupang –Tudingan kasus bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, yang menyeret tersangka Jonas Salean ditantang Tim Kuasa Hukum. Sebab kliennya tidak bersalah mestinya bebas atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Melalui Kuasa Hukum, Yanto Ekon dalam press conference Analisis Yuridis Surat Dakwaan terhadap Terdakwa, Jumat (30/10/2020) mengatakan kliennya Jonas Salean tidak bersalah.

Pihaknya tetap optimis dengan mempertahankan bukti – bukti yang dinilai serta dianggap bahwa apa yang dilakukan tersangka benar adanya.

“Selaku tim kuasa hukum optimis dan tetap mempertahankan serta membuktikan apa yang dilakukan klien kami Jonas Salean benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga:  Petugas Pos Covid Motadik Mengeluh Tidak Ada Biaya Makan

Ia menjelaskan pembagian tanah kosong seluas 20.068 m2 yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang bukan merupakan tanah milik Pemerintah Kota Kupang, melainkan telah menjadi tanah milik negara sejak 1 Juni 1984.

Berdasarkan pelepasan hak pakai atas tanah tersebut dalam sertifikat hak pakai nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 oleh bupati KDH Tingkat II selaku pemegang hak.

Lanjut Yanto, menurut pasal 55 ayat 1 huruf c PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah yang menetapkan hapusnya hak pakai, karena dilepaskan secara suka rela oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir.

Baca Juga:  Bupati Belu: Issue Lingkungan Hidup Jadi Agenda Dunia

Sehingga hal itu mengakibatkan tanah dalam sertifikat HP Nomor 5 yang dikaplingkan dan di bagi–bagi oleh Jonas Salean pada tahun 2016-2017 bukan merupakan barang milik Pemkot Kupang melainkan merupakan tanah milik negara.

“Selaku tim hukum ingin menyeimbangkan berita di tengah masyarakat yang selama ini tanah itu dianggap sebagai milik Pemkot Kupang. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, tanah yang di bagi-bagi tersebut bukan milik Pemkot Kupang melainkan tanah milik negara,” sebut Yanto.

Ia menjelaskan bukti sertifikat hak pakai Nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 telah dihapus dan kembali menjadi tanah negara berdasarkan bukti surat pemerintah dalam negeri Nomor 593/3342/PUOD pada 8 Oktober 1984 tentang persetujuan prinsip pelepasan tanah yang di kuasai pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti kerugian.

Baca Juga:  Bupati & Wakil Bupati Belu Sidak, Kantor Hening

Dikatakan berdasarkan analisis yuridis terhadap surat dakwaan yang diajukan terhadap Jonas Salean, sehingga kuasa hukum menilai dakwaan JPU menerapkan bentuk dakwaan subsidaritas dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUH pidana sebagai dakwaan premier.

Persidangan perdana pokok perkara atas dakwaan JPU terhadap Jonas Salean akan di gelar tanggal 3 November 2020 mendatang. (RL/ Gio)

 

  • Bagikan
error: Content is protected !!