Langgar Aturan Pilkada, Bawaslu Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana Nias Selatan

  • Bagikan

TimorBerita. Nias Selatan –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi pasangan calon Hilarius Duha dan Firman Giawa.

Paslon Petahana ini mendapat rekomendasi dari Bawaslu untuk didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Dirilis detikcom dari situs Bawaslu Nias Selatan, Selasa (22/12/2020), putusan rekomendasi itu diambil setelah Bawaslu mengkaji laporan dari salah satu warga.

Berikut isi pemberitahuan Bawaslu Nias Selatan, “Diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan/diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020”.

Baca Juga:  Kemendagri Apresiasi Paslon Kampanye Gunakan Alat Penunjang Penanganan Covid-19

Laporan Bawaslu Nias Selatan bernomor 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020. Bawaslu menyebut laporan tersebut terkait dugaan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah oleh Hilarius-Firman dalam orasi politiknya saat kampanye. Pemberitahuan soal sanksi itu diteken pada 18 Desember 2020.

Berikut ini isi pemberitahuan Bawaslu Nias Selatan yang meminta KPU mendiskualifikasi Hilarius-Firman:

Instansi Tujuan/Alasan:

1. Bahwa berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan fakta, bukti-bukti dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menilai terlapor dalam hal ini Paslon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH, MH. terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (3).

Berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.” jo Pasal 71 ayat (5)

Baca Juga:  Pemilih: The Silent Killer

“Dalam hal, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

Pasal 89 poin b “Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

Baca Juga:  Mahkamah Konstitusi Terima 82 Permohonan Sengketa, Didominasi PHPU Bupati

Dan Pasal 90 ayat 1 poin f “Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi Kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH, MH – Firman Giawa, SH., MH sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. (detik/ gio)

  • Bagikan