Mahkamah Konstitusi Putuskan Jabatan Kades Tiga Periode

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta || Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan palu batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode.

Amar putusan, MK kabulkan sebagian permohonan uji materiil pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, yang diajukan Nedi Suwiran Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam gugatan Nedi disebutkan, muatan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Desa dan Penjelasan Pasal 39 UU Desa, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa berdasarkan UU 32/2004.

Baca Juga:  Ikatan Istri Partai Golkar TTU Terus Gerak Berbagi Kasih

Disisi lain, Nedi berpendapat penjelasan Pasal 39 UU Desa yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirnya.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan petikan amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, dilansir rmol.id yang dikutip dari situs resmi MK, Minggu (3/10/2021).

Dalam amar putusannya MK menyatakan, penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai multitafsir sebagaimana yang tercantum di dalam UU tersebut.

Baca Juga:  Bupati Malaka Hadiri Pengukuhan TPAKD, Bertais Motif Garuda Io Kufeu

Di dalam Pasal 39 UU Desa dinyatakan bahwa “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

Sementara itu bunyi lanjutannya adalah Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Baca Juga:  PMKRI Tuntut Bupati TTU Copot Sejumlah Pimpinan OPD

Karena putusan MK, maka kini pasal tersebut telah berubah bunyinya menjadi “Kepala desa yang sudah menjabat satu periode, baik berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa maupun berdasarkan UU sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat dua periode.

Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat dua periode, baik berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa maupun berdasarkan UU sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode. (*/ rmol.id/ TimorBerita)

  • Bagikan
error: Content is protected !!