Mantan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara

  • Bagikan

Timorberita. Kupang – Perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang tahun 2018 lalu, yang menyeret Dedakus Leba Mantan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya, semakin terbuka.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum  (JPU) dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq.

Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tiip dan Emerensiana Jehamat. Sementara kuasa hukum terdakwa Marsel Radja dan Fredom Radja.

Dalam persidangan mantan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya, Dedakus Leba, dihukum selama tujuh (7) tahun penjara, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:  Wow…! Titip Rp 140 Juta, Saksi Ngaku Biaya Pelicin Sertifikat Tanah Labuan Bajo

Terdakwa Dedakus Leba, dituntut selama 7 tahun penjara karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal  2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Sedangkan menurut JPU, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:  Bupati dan Wabup Terlantik Tancap Gas, Tidak Boleh Santai

Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menurut JPU selain dituntut selama 7 tahun penjara, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider enam (6) bulan kurangan.

Baca Juga:  Terdakwa Hadiri Sidang Paripurna DPRD NTT, Kuasa Hukum Bilang Kliennya Sakit 

Menurut JPU, terdakwa tidak dikenakan uang pengganti kerugian negara karena uang senilai Rp 285 juta telah disita dan dijadikan barang bukti.

Untuk perkara lanjut JPU, dua alasan dalam penuntutan yakni hal – hal yang memberatkan seperti terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa juga mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa pada pekan depan, Jumat (13/11/2020) mendatang. (RL-Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!