Mantan Kades Kereana Klarifikasi “Temuan” Dihadapan Jaksa dan Inspketorat

  • Bagikan

Timor Berita. Atambua || Mantan Kepala Desa Kereana meminta Inspektorat Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan temuan Dana desa sebesar Rp 172.000.000, di hadapan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu.

Hal ini disampaikan Mantan Kepala Desa Kereana, Yakobus Ulu Ose saat berlangsungnya rapat klarifikasi laporan hasil temuan (LHP) Inspektorat Malaka yang digelar Kejaksanaan Negeri (Kejari) Belu.

Mantan Kepala Desa Kereana Yakobus Ulu Ose, kepada media ini Senin (7/6/2021) menuturkan dalam kesempatan dialog Yakobus meminta Inspektorat Malaka untuk memperjelas temuan dana desa dihadapan Kajari Belu.

Menurut Yakobus nilai kerugian negara tentunya wajib dikembalikan, akan tetapi harus diluruskan fakta kebenarannya siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab.

Sebab hasil temuan audit Inspektorat Malaka tahun 2018 itu bukan dimasa kepemimpimpinannya tetapi dimasa kepemimpinan Penjabat Desa, Bernadus Bria Berek yang juga sebagai Camat Botin Leobele.

” Saya mau kembalikan uang tapi tolong luruskan dimana letak kesalahannya saya. Sebab bukan saya yang melakukan pencarian uang karena saat itu saya bukan lagi jadi Kepala desa,” tandas Yakobus saat berlangsungnya rapat klarifikasi.

Ia berharap pihak Inspektorat melihat kembali hasil audit. Sebab di tahun 2018-2019 itu dirinya sudah mengundurkan diri dari Kepala desa untuk maju sebagai calon anggota DPRD Malaka. Surat pemberhentian sebagai Kepala Desa dibuktikan melalui SK Bupati.

Baca Juga:  Dua Sosok Perempuan, Antar Suami ke Kursi Bupati- Wakil Bupati

Yakobus menuturkan dalam dokumen SPJ semua pencairan oleh Penjabat Kepala desa. Sehingga untuk penandatanganan berita acara pengembalian di hadapan Kejari dirinya menolak untuk paraf.

” Saya tidak mau teken itu berita acara karena gara-gara ini paraf akhirnya sampai di Kejaksaan. Saat itu nama saya ikut terseret sampai Inspketorat karena teken berita acara yang dibuat permanen. Padahal waktu itu saya hanya bantu untuk kasih tunjuk lokasi pekerjaan fisik yang dikerjakan Penjabat desa karena alasan penjabat desa tidak kenal lokasi,” ujar Yakobus.

Ia sangat mendukung penegakan hukum akan tetapi harus berlaku adil, para pelaku fisik dan penanggungjawab desa yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain yang tidak ada keterlibatan tetapi namanya juga ikut diseret.

” Saya minta Penjabat desa silahkan bertanggung jawab. Kalau tidak saya tunggu saja saat sidang di pengadilan,” tandas Yakobus.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Belu (Kajari) Alfons G. Loemau melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Belu, A. Saepulloh
mengatakan semua permasalahan dugaan penyelewengan dana desa dari 12 desa di Malaka, dikembalikan kepada Inspektorat untuk diselesaikan, termasuk Desa Kereana.

Baca Juga:  Bupati Malaka Rekomendasi, Kejari Belu Eksekusi Batas 60 Hari

Menurut Saepulloh pihaknya akan mendalami temuan penyelewengan dana desa disalah satu desa karena baru melakukan pencarian 20 persen untuk pembayaran gaji aparat.

“Kita masih dalami, apakah mantan kades itu yang menjadi penanggung jawab atau tidak,” ungkapanya.

Menurut Saepulloh, masalah temuan Dana Desa (DD) melibatkan TPK dan Pihak ke tiga sesuai audit Inspketorat. Sementara masih dikembalikan untuk diselesaikan di Inspketorat sesuai batasan waktu yang ditentukan. Pihaknya berkomitmen dengan Inspektorat untuk melakukan peroses pengembalian dari 12 Desa yang direkomendasikan Bupati Malaka.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri Belu melakukan rapat klarifikasi bersama 12 Kepala Desa yang diduga menyelewengkan dana desa. Temuan ini sesuai audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Malaka.

Rapat klarifikasi ini dipimpin oleh Kajari Belu, Alfons G. Loemau yang berlangsung di aula Kantor Kejaksaan Negeri Belu, Jumat (4/6/21) siang.

Turut hadir Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Agustinus Nahak dan Kepala Bagian Hukum Gregorius Fatin.

Dalam rapat klarifikasi, pihak Kejari memberikan waktu kepada 12 Kepala Desa yang terindikasi menyelewengkan Dana Desa (DD), untuk segera mengembalikan kerugian negara.

Baca Juga:  Bongkar SPPD Fiktif, Anggota DPRD Malaka Ancam Lapor Jaksa

Kepala Kejaksaan Negeri Belu (Kajari) Alfons G. Loemau melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Belu, A. Saepulloh mengatakan pihaknya memberikan kesempatan 60 hari kedepan untuk segera dikembalikan.

” Kita masih berikan ruang untuk pengembalian. Kita serahkan Inspektorat Malaka yang tangani untuk kembalikan kerugian negara,” ujarnya.

Saepulloh menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Inspektorat terkait pengembalian kerugian negara. Bila tidak akan ditindaklanjuti proses hukum.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki kepada wartawan menjelaskan klarifikasi LHP temuan dana desa bersama Kejari Belu merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Bupati Malaka. Hasilnya Kejari Belu masih memberikan kesempatan kepada 12 desa untuk segera dikembalikan kerugian negara sesuai audit LHP Inspektorat.

Lanjut Remigius pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejari Belu terkait hasil temuan pemeriksaan dan pengembalian uang negara. Pihaknya sudah komitmen untuk kawal pengembalian kerugian dalam waktu 60 hari sesuai perintah Kejari Belu.

” Kita akan kawal serius temuan untuk 12 desa ini. Kami hanya menerima bukti penyetoran dan selanjutnya akan dilaporkan ke kejaksaan. Berapa jumlah desa yang sudah kembalikan dengan besaran nilai uang yang disetor,” tandas Remigius (Vigal/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!