Pemilih: The Silent Killer

  • Bagikan

Pemilih: The Silent Killer

Oleh Fidel Ase Olin

PEMILU bukanlah saat untuk memilih yang terbaik tetapi kesempatan bagi masyarakat untuk mencegah yang buruk berkuasa”.

Pesta telah usai. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak 2020 di 270 daerah telah terlaksana.

Bagi penulis, pesta demokrasi 9 Desember 2020 berjalan baik dan sukses walau pergelarannya di tengah-tengah himpitan serangan Covid 19.

Kini saat-saat menanti hasil resmi dari Penyelenggara Pemilu walau hasilnya sebenarnya sudah bukan lagi menjadi rahasia. Sebab Pemilu walau pilihan dalam bilik suara adalah rahasia tetapi hasil Pemilu tidak pernah dirahasiakan dan bukan sesuatu yang rahasia.

Namun secara prosedural legal, masyarakat harus menunggu sesuai jadwal dan program serta tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dan, mayoritas KPU Kabupaten/Kota telah menyelesaikan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Menilik hasil Pemilukada 9 Desember 2020 dan hasil Pemilu Amerika Serikat November kemarin, ada fenomena menarik yang mungkin perlu kajian ilmiah. Fenomena sekaligus faktanya adalah banyak calon incumbent/petahana yang tumbang.

Joe Biden dan Kamala Harris membuat sejarah setelah memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) dengan menumbangkan Presiden Donald Trump dan wakilnya Mike Pence.

Dalam Pemilukada serentak 9 Desember 2020, fakta ini terjadi
lagi bahwa banyak pimpinan daerah dan incumbent/petahana yang tumbang. Mengejutkan memang. Tapi itulah demokrasi. Itulah dunia politik.

Hitungan matematis, sejatinya para incumbent sebagai pemegang kendali kekuasaan akan mudah memenangkan pertarungan dibanding para pendatang baru. Bahkan bagi penulis, 25% kemenangan sudah ada dalam genggaman para petahana. Banyak pendatang baru yang menumbangkan para incumbent Pilkada pun sebenarnya nobody dalam belantara perpolitikan.

Namun fakta politik berbicara lain. Politik bukanlah ilmu pasti. Politik adalah ilmu kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Dunia politik bukan dunia yang hitam atau putih tetapi dunia abu- abu. Maka tak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan dan serba kemungkinannya.

Ada banyak faktor penyebab para petahana yang nyatanya di atas angin tetapi harus gulung tikar. Namun faktor utama dan ini menjadi warning tumbangnya para incumbent adalah kinerja. Para incumbent abai melaksanakan kepercayaan dan hanya menikmati kekuasaan.

Memang tidak ada jaminan para incumbent harus menang. Tetapi para petahana memiliki waktu yang lumayan lama dalam bersosialisasi dan berkampanye semenjak dilantik. Secara singkat, petahana memiliki segalanya dalam pertarungan. Selain kekuasaan, segala sumber daya juga ada dalam genggaman dan siap digerakan untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilu.

Baca Juga:  Bandara Kabir Alor Diresmikan, Maret Penerbangan Kupang Pantar

Dalam alam demokrasi yang terbuka ini di mana rakyat memilih secara langsung para pemimpinnya, kinerja menjadi faktor utama dan terpenting bagi para pejabat publik yang dipilih lewat pemilu. Rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah kepemimpinan. Rakyat memiliki kedaulatan yang besar.

Ini berhubungan langsung dengan kinerja, kepercayaan dan mandat. Kinerja berbanding lurus dengan kepercayaan, kinerja dan kepercayaan akan berbanding lurus dengan mandat. Bila ketiga hal ini tiada, maka kejenuhan masyarakat menjadi jawaban.

Kejenuhan ini boleh jadi disalurkan secara terbuka dan vulgar kapan saja lewat demontrasi/parlemen jalanan atau juga
lewat media sosial. Kejenuhan dan kekecewaan dapat juga disalurkan lewat jalan sunyi, diam dan hening pada saat Pemilu. Balas dendam dan pemberontakan yang hening ini akibat dari saluran aspirasi yang tersumbat.

Aspirasi atau protes terhadap ketidakbecusan masyarakat terhadap para gubernur, walikota dan bupati sering kali tak tersampaikan lewat wakil-wakilnya di DPRD. Maka kekecewaan atau malah kemarahan publik ini disalurkan lewat jalan legal nan bisu dalam bilik suara.

Inilah balas dendam sunyi yang sangat demokratis. Maka pemilu juga telah menjadi jalur legal untuk menjegal secara sunyi para politisi yang buruk, yang tidak amanah, yang melukai hati rakyat, yang mengabaikan kepercaayaan masyarakat, para politisi atau pemimpin publik denial. Pemilih telah bertransfigurasi menjadi the silent killer.

Meminjam apa yang dikatakan oleh Romo Franz Magnis Suseno, SJ; Pemilu bukanlah saat untuk memilih yang terbaik tetapi kesempatan bagi masyarakat (pemilih) untuk mencegah yang buruk berkuasa. Apa yang dikatakan Rm. Magnis ini benar-benar terjadi!

Bahwa Pemilu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyeleksi secara langsung para pejabat publik dan juga menutup pintu bagi para politisi “busuk” untuk menjadi pejabat publik. Pemilu adalah jalur suci, arena seleksi yang konstitusional untuk mencegah orang-orang jahat menjadi pemimpin.

Secara global dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat dan juga merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Secara teoritis pemilihan umum dipandang sebagai tahap paling awal dari pelbagai rangkaian kehidupan Tata Negara yang demokratis karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik suatu negara.

Baca Juga:  Bupati Malaka Buka Kartu di Kemendagri, Kantor Sewa Rumah Warga

Menurut Veri Junaidi, Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Pemilu dapat dimaknai sebagai pertama, sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat.
Kedua, pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak politik warga negara. Ketiga, sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan hukum (transfer of leader and
power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimate.

Selain itu, tujuan dan fungsi Pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan. Pemilu
juga merupakan salah satu sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan cara ikut serta dalam proses politik.

Fenomena tumbangnya mayoritas petahana dalam Pemilukada bagi penulis seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menghebohkan. Justru ini pertanda baik bagi demokrasi maupun kehidupan dan perkembangan kehidupan politik praktis.

Ini seharusnya dimaknai sebagai suatu cahaya terang menuju kemajuan. Bahwa indeks demokrasi berjalan sehat. Masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pemegang kedaulatan dan memiliki kehendak bebas untuk memberikan kedaulatan kepada siapa yang dipercayai untuk menjalankan kedaulatan itu.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara aktif telah menyadari posisinya dan menjadikan Pemilu sebagai koreksi masyarakat agar para politisi mengembalikan politik ke habitat aslinya sebagai medan perjuangan bagi bonum communue.

Idealnya, politik adalah medan perjuangan bersama. Maka politisi sebenarny a adalah orang-orang pilihan untuk mengemban misi suci ini. Namun idealisme sering tak beriringan dengan kenyataan. Demokrasi mengalami stagnasi.

Politik bukan lagi menjadi medan perjuangan bersama. Para politisi menjadi kaum demagog kata banyak pengamat; penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan.

Para politisi demagog biasanya menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih tapi setelah terpilih tak peduli lagi pada
pemberi mandat dan bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatasnamakan rakyat untukmengeruk keuntungan pribadi. Politisi demagog lebih mementingkan agitasi, mempertajam perbedaan serta cenderung memainkan emosi massa yang paling mudah terbakar baik dalam soal golongan, ras, suku dan agama (politik identitas).

Pemilih telah menjadi the silent killer dalam Pemilukada 2020 ini. Harapan kita, semoga berlanjut pada Pemilu-Pemilu berikut. Boleh jadi, the silent killer ini adalah the silent majority.

Boleh jadi pula ini era kebangkitan the silent majority. Pemilu telah menjadi saat emas ketika the silent majority membuka mulutnya lewat jari-jari bisunya untuk menghukum dan memberikan pelajaran bagi para politisi.

Baca Juga:  Paket SBS-WT Kawatir Program Tidak Jalan, Begini Tanggapan Paket SN-KT

Masyarakat yang telah menjadi the silent killer menunjukan bahwa
masyarakat bersedia untuk melangkah ketika dibutuhkan. Selama beberapa saat pilihan pemilih masih dikuasai oleh pertimbangan tradisional (pemilih tradisional) kini mulai menunjukan bahwa
rasionalitas pemilih telah berkembang.

Bagi pemilih rasional; kapasitas, kapabilitas, moralitas dan komitmen para calon pemimpin/ politisi adalah adalah rational choice. The silent majority sangat mengapresiasi apa yang disebut need and hope.

PemiluKada 2020 dan Pemilu Presiden AS adalah buktinya, menjadi pesan awal untuk kaum politisi dan calon-calon pemimpin untuk membaharui komitmennya bila tidak ingin ‘dibunuh secara halus’ oleh rakyat.

Di saat demokrasi mengalami erosi yang tajam, di mana masyarakat hingga saat ini hanyalah sebuah lahan peternakan electoral yang paling potensial bagi para elit politik yang ambisius untuk meraih kekuasaan; bangkitnya the silent majority merupakan sebuah oase di tengah padang gurun.

Ini adalah jawaban dan balas dendam yang setimpal. Lebih dari itu, sebagai early warning bagi politisi yang lebih banyak memanfaatkan
masyarakat sebagai alat kekuasaan belaka. The silent majority seolah-olah sadar dari siuman panjangnya untuk terlibat secara aktif menyembuhkan alam demokrasi yang lagi sakit di mana
politik identitas makin subur, pemilu hanyalah perayaan banalitas lima (5) tahunan yang tanpa makna.

Sebagai catatan akhir, bagi penulis terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terjadi selama Pemilukada berlangsung, Pemilukada adalah momen dan kesempatan seleksi dan pengkaderan bagi kepemimpinan nasional.

Tren positif dari Pemilukada sebenarnya sudah muncul lewat Pemilukada langsung ini, rakyat memiliki kewenangan besar dan terbuka untuk menyeleksi benih-benih lokal dan diorbitkan ke taraf nasional. Sudah ada beberapa fakta membuktikan.

Fakta paling aktual adalah Presiden Joko Widodo. Ini juga menjadi moment bangkitnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses-proses politik yang sering kali dimonopoli oleh para politisi/Partai Politik. Kita yakin bahwa Pemilukada adalah salah satu jalur konstitusional bagi seleksi kepemimpinan nasional.

Keyakinan ini bercermin pada berangkat dari makin sadarnya masyarakat dalam Pemilu-pemilu lokal (Pemilukada) menjadikannya sebagai tempat persemaian dan pembibitan benih-benih lokal yang diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi dan penutup pintu bagi para politisi busuk mengepakan sayap.

*Penulis adalah mantan Komisioner dan Juru Bicara KPU Kabupaten TTU*

  • Bagikan