Pemkab Belu Gelar Rakor Bersama Badan Pusat Statistik Bahas Sensus Penduduk Lanjutan

  • Bagikan

Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), untuk membahas Sensus Penduduk Lanjutan Lanjutan pada bulan September 2020. Kegiatan rakor bersama berlangsung di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Rabu(22/7/2020).

Wakil Bupati Belu Drs. J. T. Ose Luan saat membuka rakor  mengatakan kegiatan Sensus Penduduk 2020  sangat panting. Dan keterlibatan semua merupakan kunci kesuksesan di wilayah Kabupaten Belu.

Dikatakan kegiatan sensus penduduk 2020 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Serta rekomendasi PBB mengenai Sensus Penduduk Perumahan (SPP) tahun 2020, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus penduduk.

Mantan Sekda Belu ini mengatakan sensus penduduk 2020 merupakan kegiatan pendataan setiap penduduk di seluruh Indonesia yang ke 7, sejak tahun 1961 sudah dimulai dilaksanankan rutin setiap tahun hingga saat ini.

Dikatakan tujuan dari Sensus Pendudukan adalah untuk menyediakan data, jumlah, komposisi persebaran karateristik penduduk Indonesia sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan kebijakan pemerintah.

Mantan Kepala Bappeda Belu menjelaskan sensus penduduk 2020 ini Badan Pusat Statistik menggunakan metode kombinasi yaitu memanfaatkan data administrasi kependudukan. Sedangkan dari Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai data dasar untuk pendataan penduduk secara lengkap dan memanfaatkan berbagai jenis pengumpulan data.

Dikatakan inovasi ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dinamika kesulitan yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Sensus penduduk tahun 2020 secara online telah dilaksanakan sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan sebanyak 15,45 persen penduduk kabupaten Belu sudah terdata.

Lebih lanjut Wakil Bupati Belu mengatakan pada bulan September tahun 2020 akan dilaksanakan kegiatan sensus penduduk. Untuk penduduk yang belum terdata sensus secara offline serta pengecekan ulang data terhadap keluarga yang telah melakukan sensus online.

“Hasil sensus penduduk ini akan dijadikan dasar perumusan kebijakan pemerintah untuk perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Dikatakan dengan mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan yang ditamatkan, maka pemerintah baik Pusat maupun Daerah bisa memperoleh gambaran tentang kebutuhan suatu wilayah.

Setelah berhasil Sensus Penduduk 2020 ini keluar, hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di dalam menentukan kebijakan serta keputusan yang lebih cepat, lebih tepat sasaran untuk diimplementasikan kepada masyarakat.

Misalkan untuk menentukan apabila wilayah tersebut perlu membangun atau menambah fasilitas publik (sekolah, rumah sakit), infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya. (Ren/ Gio)

Baca Juga:  Desa Kabuna Wakili NTT, Target Masuk Tiga Nasional Kompetisi KIP
  • Bagikan
error: Content is protected !!